Presiden Turki Kritik AS Terkait Isu Kurdi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengkritik keras Amerika Serikat karena mendukung kelompok Kurdi Suriah. Ia mengatakan bahwa Turki akan memberi respons sendiri, menyinggung upaya untuk menciptakan zona aman di utara Suriah yang berbatasan dengan Turki.

Ankara menganggap Kurdi Suriah (PYD) sebagai teroris, merujuk pada keterkaitannya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan di Turki selama tiga dekade.

“Apakah Anda di pihak kami atau pihak organisasi teroris PYD dan PKK? ujar Erdogan merujuk kepada AS dalam pidatonya di Ankara pada Rabu (10/2).

Lihat juga: Erdogan Mengancam Akan Banjiri Eropa dengan Pengungsi

Ia menambahkan bahwa kegagalan AS untuk mengerti soal PYD dan PKK telah menciptakan “lautan darah” dan isu keamanan dalam negeri Turki.

“Soal masalah Suriah, yang sudah menjadi masalah keamanan domestik kita, sudah waktunya untuk mengimplementasikan proposal kita, yang menurut semua orang rasional dan benar,” kata Erdogan.

Turki sudah berulang kali menyerukan dibentuknya “zona aman” atau “zona larangan terbang” di dalam Suriah. Meski banyak negara Barat menyuarakan dukungan, hal ini dikhawatirkan akan membuat konfrontasi langsung dengan pasukan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sementara itu pada Senin, Ankara menyampaikan protes atas pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS yang tidak menganggap PYD sebagai organisasi tetroris.

Gelombang pengungsi

Sambil memerangi Kurdida dan ISIS, Turki juga menampung 2,5 juta pengungsi yang melarikan diri dari Suriah sejak perang sipil dimulai pda 2011.

Erdogan mengatakan pengeluaran Turki untuk makanan, akomodasi dan kesehatan mencapai US$10 miliar, sedang PBB hanya menyediakan US$455 juta.

Lihat juga: Pasukan Assad Kepung Aleppo, Ancam Pasokan Pangan Warga Sipil

Pada Rabu kemarin, media Turki melaporkan otoritas perbatasan Turki menangkap 34 orang, menyita 15 kg bahan peledak dan empat rompi bunuh diri.

Di sisi lain, pemerintah Turki dan PKK sebenarnya sudah menyepakati gencatan senjata sejak 2012, namun gagal pada Juli tahun lalu. Sejak itu kekerasan di wilayah tenggara Turki yang didiami mayoritas warga Turki terus memburuk.

PYD dan PKK tidak hanya berbagi ideologi, tapi juga milisi. (stu)