AS, Turki Tak Akan Akui Sistem Federal Kurdi di Suriah Utara

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat, yang selama ini mendukung kelompok etnis Kurdi untuk memerangi ISIS, menyatakan tidak akan mengakui rencana kelompok Kurdi Suriah, PYD, untuk membentuk sistem federal di Suriah Utara. Sejalan dengan AS, pemerintah Turki yang kini tengah memerangi kelompok pemberontak Kurdi PKK, mengecam keras sistem federal semacam ini.

Tiga wilayah otonomi yang dipimpin Kurdi di Suriah utara pada Rabu (16/3) mengumumkan rencana untuk membentuk sistem federal dalam waktu dekat. Langkah itu dilakukan Kurdi setelah mereka tidak diikutsertakan dalam perundingan damai Suriah di Jenewa, Swiss pekan ini.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak akan mendukung perpecahan di Suriah dan menilai setiap sistem federal yang akan dibentuk harus melalui kesepakatan dalam perundingan damai.

Lihat juga: Kurdi Suriah Akan Umumkan Sistem Federal di Suriah Utara

"Kami sudah sangat jelas bahwa kami tidak akan mengakui pemerintahan sendiri di zona otonomi di Suriah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner, pada Rabu dikutip dari AFP.

"Ini adalah sesuatu yang perlu dibahas dan disepakati oleh pihak-pihak terkait di Jenewa dan kemudian oleh rakyat Suriah sendiri," ujarnya melanjutkan.

Rencana pembentukan sistem federal dalam wilayah otonomi Kurdi Suriah tercetus dalam konferensi yang digelar pada Rabu dan dihadiri oleh 150 delegasi dari etnis KUrdi, Arab, Assyria, dan sejumlah pihak lainnya di Rmeilan, sebelah timur laut Provinsi Hasakeh, Suriah.

Lihat juga: Militan ISIS Asal AS Ditahan Pejuang Peshmerga di Irak

Konferensi engan tajuk "Sistem federal Demokrat untuk Rojava - Suriah Utara" ini berakhir dengan keputusan untuk membuat pengumuman sistem federal pada konferensi pers yang akan diselenggarakan pada Kamis (17/3).

Rojava adalah nama lain yang digunakan etnis Kurdi untuk menyebut Suriah Utara.

Selain AS, pemerintah Turki menyatakan bahwa gerakan kelompok etnis Kurdi semacam itu tidak dapat diterima.

"Persatuan nasional Suriah dan integritas teritorial adalah fundamental bagi kami. Di luar ini, keputusan sepihak tidak dapat memiliki validitas," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Turki kepada Reuters.

Lihat juga: ISIS Klaim Tembak Jatuh Pesawat Angkatan Udara Irak

PYD tidak diikutsertakan dalam perundingan damai Suriah di Jenewa, sejalan dengan keinginan Turki, yang melihat kelompok ini sebagai perpanjangan tangan dari kelompok PKK yang kerap melancarkan pemberontakan di Turki tenggara. Turki dan AS mengkategorikan PKK sebagai kelompok teroris.

Pada Sabtu (12/3), pemerintah Suriah di Damaskus mengesampingkan usulan sistem federal untuk negara itu, hanya beberapa haris setelah pejabat Rusia menyatakan bahwa sistem pemerintahan itu mungkin saja cocok untuk Suriah.

Dikutip dari Reuters, pejabat Kurdi dan salah satu penyelenggara konferensi, Aldar Khalil, menilai sistem "federalisme demokratis" merupakan sistem yang terbaik. Pejabat Kurdi lainnya, Idris Nassan, menilai sistem federal akan memperluas "kerangka administrasi independen yang dibentuk Kurdi dan kelompok lainnya."

Lihat juga: Diduga Sebar Propaganda Teroris, Tiga Akademisi Turki Ditahan

Menurut dokumen yang disusun oleh komite persiapan rencana ini, sistem federal bertujuan untuk membentuk area dengan "administrasi independen yang demokratis," yang akan mengelola urusan ekonomi, keamanan dan pertahanan mereka sendiri.

Kelompok Kurdi Suriah secara efektif menguasai perbatasan Suriah-Turki sepanjang 400 km yang terbentang dari sungai Efrat hingga perbatasan dengan Irak, yang merupakan wilayah otonomi Kurdi Irak sejak awal 1990-an.

Kurdi juga menguasai sejumlah wilayah di perbatasan sebelah barat laut di daerah Afrin. Kelompok minoritas etnis Kurdi juga berada di Turki dan Iran.

Kelompok Kurdi Suriah dan sekutu mereka memiliki tiga zona otonomi, yang dikenal sebagai Jazeera, Ayn al-Arab dan Afrin. Keberhasilan mereka merebut kota Tel Abyad dari kelompok militan ISIS tahun lalu menciptakan penyambungan teroritial antara Jazeera dan Ayn al-Arab. (ama)