RUU Reformasi Mandek, PM Australia Ancam Bubarkan Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengancam akan membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini jika rancangan undang-undang reformasi industri tidak juga disahkan oleh Senat.

Turnbull, dalam pernyataannya pada Senin (21/3), memangkas masa reses anggota parlemen yang seharusnya berakhir pada 10 Mei menjadi hanya hingga 18 April. Saat masuk nanti, anggota parlemen diharapkan bisa menyetujui RUU tersebut.

Jika RUU ini tidak juga diloloskan oleh Senat, Turnbull mengancam akan membubarkan parlemen pada 2 Juli dan menggelar pemilu dini. Menurut jadwal, pemilu seharusnya digelar pada Januari 2017.

Lihat juga: Australia Akan Buka Kantor Konsulat Jenderal di Makassar

Dengan pembubaran yang disebut "double dissolution" ini, seluruh anggota Senat akan diberhentikan, dan akan dipilih kembali anggota baru untuk mengisi seluruh kursi parlemen. Hal ini berbeda dengan pemilu rutin Australia yang hanya untuk mengisi sebagian kursi kosong.

Menurut konstitusi Australia, cara ini digunakan untuk memecah kebuntuan kesepakatan antara majelis rendah dan tinggi di parlemen. Turnbull juga akan memajukan pengajuan anggaran federal hingga satu pekan pada 3 Mei mendatang.

"Waktu bermain-main sudah usai. Ini kesempatan Senat untuk bekerja membuat undang-undang, bukannya menghalanginya. Penjegalan oleh Partai Buruh dan Partai Hijau dalam UU ini harus dihentikan," kata Turnbull.

RUU yang dimaksud Turnbull adalah pembentukan kembali Komisi Konstruksi dan Bangunan Australia, ABCC, sebuah lembaga pengawas bagi korupsi dan pelanggaran di sektor industri bangunan. ABCC sebelumnya dibubarkan pada pemerintahan Partai Buruh.

Lihat juga: Indonesia dan Australia Gelar Pelatihan Keamanan Maritim

RUU ini sebelumnya telah ditolak oleh Senat. Jika ditolak untuk kedua kalinya, Turnbull mengatakan tidak akan segan membubarkan parlemen.

Senator dari partai kecil dan independen yang terpilih dalam pemilu 2013 disebut sebagai biang keladi mandeknya berbagai RUU, termasuk UU yang akan membuat biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal dan pembatasan akses jaminan sosial.

Pemerintah panik

Jika rencana Turnbull terealisasi, maka ini akan menjadi pemilu dini pertama di Australia sejak tahun 1987. Namun beberapa politisi mengatakan bahwa ini adalah cara Turnbull agar partainya menjadi mayoritas di parlemen.

Pasalnya, pemerintahan Turnbull saat ini tengah mengalami krisis popularitas. Sebuah jajak pendapat pekan lalu menunjukkan kepuasan masyarakat Australia terhadap Turnbull menurun hingga 39 persen.

Kendati menurun, namun Partai Liberal pimpinan Turnbull masih unggul dari Partai Buruh. Pemilu dini diprediksi akan memenangkan Partai Liberal dengan menguasai kursi mayoritas parlemen.

Lihat juga: Insiden di Natuna, Menlu Panggil Kuasa Usaha Kedubes China

Senat yang meloloskan reformasi pemilu pekan lalu akan membuat partai-partai kecil susah masuk parlemen. Menurut Turnbull, partai-partai kecil hanya mengganggu upaya reformasi ekonomi Australia.

Jika Partai Liberal menguasai parlemen, maka otomatis Turnbull akan terpilih kembali menjadi PM.

Pemimpin Partai Buruh Bill Shorten tidak menentang rencana Turnbull, namun dia mengatakan langkah ini adalah bentuk "kepanikan pemerintah."

"Turnbull punya rencana agar dia terpilih kembali, namun dia tidak punya rencana untuk Australia," kata Shorten. (den)