Jakarta, CNN Indonesia -- Australia akan meningkatkan anggaran belanja pertahanan hingga US$21,57 miliar sampai satu dekade ke depan guna melindungi kepentingan mereka di tengah meningkatnya ketegangan akibat persaingan negara besar.
Dengan demikian, anggaran belanja pertahanan Australia akan mencapai total A$195 miliar atau setara dua persen dari GDP mereka pada 2021-2022.
Menurut Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, dana tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan baru, termasuk kapal pengawal, kendaraan pengangkut personel berlapis baja, jet tempur, dan kapal perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, menjabarkan bahwa Canberra akan menambah armada kapal selam. Selain itu, Australia juga akan terus mengembangkan program pembuatan kapal, dimulai dengan sembilan armada pengawal dan 12 kapal patroli lepas pantai.
Australia juga akan membeli drone untuk pertama kalinya guna meningkatkan kemampuan perlindungan kedaulatan maritim dan perbatasan serta mendukung pasukan yang diterjunkan di berbagai daerah.
Sesuai rencana yang dipersiapkan, pasukan militer Australia juga akan meningkat hingga 62.400, jumlah tertinggi sejak 1993.
Di hadapan pasukan bersenjata di Canberra pada Kamis (25/2), Turnbull menjelaskan bahwa rencana pertahanan tersebut perlu dilakukan mengingat perubahan keadaan keamanan kawasan, terutama melesatnya perekonomian dan militer China, juga meningkatnya fokus Amerika Serikat di Asia Pasifik.
"Amerika Serikat masih akan memegang kekuatan militer global yang unggul hingga dua dekade. AS akan tetap menjadi rekan paling penting dan sekutu Australia. Kehadiran aktif AS akan terus menjaga stabilitas di kawasan kami," ujar Turnbull seperti dikutip
Reuters.
Selama menjabat, Presiden AS, Barack Obama, memang terus meningkatkan kehadiran Washington di kawasan Asia Pasifik, termasuk dengan mengirimkan kapal perang ke dekat Kepulauan Spratly, pulau buatan China di tengah perairan sengketa di Laut China Selatan, atas dasar kebebasan berlayar di wilayah internasional.
Daerah Kepulauan Spratly memang merupakan jalur perdagangan global sibuk yang juga disengketakan oleh Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.
Situasi di Laut China Selatan kian panas setelah AS mengatakan bahwa China diduga sudah mengirimkan sistem pertahanan rudal, pesawat tempur, dan membangun satelit di Kepulauan Spratley.
Payne pun meminta China untuk transparan mengenai kebijakan pertahanan mereka demi menjaga stabilitas kawasan.
"Sebagai negara kekuatan besar, sangat penting bagi stabilitas kawasan untuk China memberikan kepastian pada negara-negara tetangganya dengan lebih transparan mengenai kebijakan pertahanannya," ucap Payne.
Australia pun akan meningkatkan hubungan pertahanan dengan China demi menjaga keamanan global.
"Pemerintah akan memperdalam dan memperluas hubungan pertahanan penting dengan China mengingat kepentingan strategis kami dapat diperluas dalam masalah keamanan global dan kawasan," kata Payne.
(stu)