Assad Dapat Bentuk Pemerintah Baru Suriah dengan Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Suriah Bashar al-Assad menyatakan tidak akan sulit menyepakati pemerintahan baru dengan mengikutsertakan sejumlah tokoh oposisi. Namun, komentar Assad ini segera ditampik oleh para rivalnya, yang menegaskan bahwa tidak akan ada pemerintahan baru yang sah jika Assad tetap memegang tampuk kekuasaan.

Menyusul kemenangan militer Suriah yang berhasil merebut kembali kota kuno Palmyra dari cengkraman ISIS pekan lalu, Assad menyatakan kepada kantor berita Rusia, RIA, bahwa rancangan konstitusi yang baru akan siap dalam beberapa pekan ke depan, dan pemerintahan baru yang akan dibentuk akan mengikutsertakan tokoh oposisi, independen serta para loyalisnya.

Meski sejumlah permasalah teknis masih harus dibahas dalam perundingan damai di Jenewa yang akan mulai dilanjutkan bulan dengan, "hal ini bukanlah pertanyaan yang sulit," kata Assad, dikutip dari Reuters.

Lihat juga: Pasca Palmyra Bebas, Assad Tunggu Ucapan Selamat dari Barat

Dilaporkan CNN, Assad mengungkapkan bahwa perundingan damai sebaiknya berujung kepada pembentukan pemerintah Suriah yang baru dan inklusif.

"Itulah tujuan dari Jenewa. Dialog intra-Suriah, di mana kami akan menyepakati format pemerintahan ini," ujar Assad.

Dalam komentarnya yang juga dipublikasikan di Sputnik, Assad menambahkan bahwa pemerintahan apa pun yang terbentuk nantinya belum tentu hanya mencakup pendukung setianya.

"Logis bahwa kekuatan independen harus diwakili di sana, begitu juga kekuatan oposisi dan pasukan yang setia kepada pemerintah," kata Assad.

Lihat juga: Bantuan ke Suriah Meningkat Tajam Usai Gencatan Senjata

Assad mencatat sejumlah pihak terkait "belum sepakat" soal hal apa pun terkait pemerintahan baru, termasuk bagaimana pemerintahan itu akan dibentuk dan siapa saja di dalamnya.

Meski demikian, Assad tidak memberikan sinyal bahwa dia akan mundur dari kekuasaan, hal yang diperjuangkan oleh kelompok oposisi dan rivalnya.

Selain itu, Assad juga melontarkan komentar tajam kepada negara-negara yang mendukung oposisi Suriah. Assad menyebut Turki, Arab Saudi, Perancis dan Inggris "mendukung langsung" terorisme.

Terkait hal ini, sejumlah negosiator oposisi menampik komentar Assad, menyatakan bahwa bahwa penyelesaian politik bisa dicapai hanya dengan membentuk badan transisi pemerintahan dengan kekuatan penuh, bukan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Assad.

Lihat juga: Pasukan Suriah Usir ISIS dari Kota Kuno Palmyra

"Apa yang dilontarkan Bashar al-Assad tidak ada hubungannya dengan proses politik," kata George Sabra, Komite Negosiasi Tinggi.

Amerika Serikat juga menolak komentar Assad. "Saya tidak tahu apakah ia membayangkan dirinya menjadi bagian dari pemerintah persatuan nasional. Jelas itu akan menjadi tidak akan terjadi," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.

Krisis Suriah meletus lima tahun lalu, dimulai dengan protes terhadap Assad untuk lengser dari pemerintahan. Tercatat, sudah 250 ribu korban tewas dalam perang ini, dan lima juta lainnya terpaksa melarikan diri ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Lihat juga: Hizbullah Tuduh Saudi dan Turki Halangi Perdamaian Suriah

Assad sendiri menyatakan kepada RIA bahwa perang telah menelan biaya lebih dari US$200 miliar, menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur.

Assad sebelumnya menyatakan bahwa gagasan badan transisi yang memiliki kekuatan penuh tanpa campur tangannya merupakan "gagasan yang tidak logis dan tidak konstitusional."

"Itulah mengapa solusinya adalah membentuk pemerintah persatuan nasional yang mempersiapkan konstitusi baru," kata Assad. (ama/den)