Kisruh Panama Papers, Inggris Terbitkan UU Penghindaran Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris, David Cameron akan memperkenalkan undang-undang yang membuat perusahaan dapat bertanggung jawab secara pidana jika membantu praktik penggelapan pajak. Langkah ini dilakukan Cameron setelah selama pekan terakhir menerima pertanyaan dari publik dan oposisi soal keterkaitan dirinya dengan perusahaan offshore ayahnya yang termuat dalam bocoran dokumen Panama Papers.

Menyusul pengakuannya pernah punya saham di perusahaan offshore ayahnya, Ian Cameron di Panama, Cameron pada Minggu (10/4) mempublikasikan laporan pajaknya, dalam upaya meredam pertanyaan publik soal keuangan pribadinya.

Lihat juga: Menteri Kehakiman Jerman Desak Media Serahkan Panama Papers

Pada akhir pekan lalu, Cameron akhirnya mengakui bahwa dia mendapatkan keuntungan penjualan saham dari perusahaan ayahnya pada 2010.

"Pemerintah selama ini telah melakukan tindakan yang cukup besar dalam menangani korupsi dan segala bentuknya, namun kami akan mengambil tindakan lebih jauh," kata Cameron, menurut kutipan pernyataannya yang diedarkan kantornya Downing Street. Rencananya, Cameron akan memperkenalkan undang-undang penghindaran pajak pada Senin (11/4).

"Itu sebabnya kami akan memberlakukan undang-undang [penggelapan pajak] tahun ini untuk mempidanakan perusahaan yang gagal untuk menghentikan para karyawan mereka memfasilitasi penggelapan pajak," ujar Cameron.

Lihat juga: Terkait dengan Panama Papers, PM Inggris Rilis Laporan Pajak

Rencana ini sebenarnya sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan Inggris George Osborne pada Maret 2015, tapi undang-undang ini sebelumnya direncanakan akan berlaku pada 2020.

Namun, keputusan untuk mempercepat pemberlakukan UU ini nampaknya tidak akan memuaskan para kritikus dan oposisi di Inggris, yang menilai pemerintah sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum yang dibutuhkan untuk menindak penggelapan pajak, tapi tidak memiliki kemauan untuk menerapkannya.

Pemerintah Inggris menolak anggapan itu dan menyatakan telah berhasil menyelamatkan 2 miliar pound sterling dari perusahaan offshore penghindar pajak sejak 2010 dan telah menetapkan peraturan pendaftarkan informasi kepemilikan perusahaan secara publik yang akan mulai diberlakukan pada Juni tahun ini.

Kehebohan atas koneksi keuangan Cameron dengan perusahaan offshore ayahnya terjadi menjelang KTT antikorupsi yang akan digelar di London pada 12 Mei mendatang.

Cameron juga tengah berupaya menyakinkan publik Inggris untuk tetap bergabung dalam Uni Eropa, menjelang referendum yang akan menentukan keanggotaan Inggris di blok itu. Upaya Cameron ini membuat perpecahan di dalam Partai Konservatif yang dipimpinnya. (ama)