Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan keluarganya membantah mendapatkan keuntungan dari dana luar negeri, menyusul dugaan penggelapan pajak oleh ayah Cameron berdasarkan bocoran data keuangan dari firma hukum Panama, Mossack Fonseca, yang dipublikasikan pekan ini.
Ayah Cameron, Ian Cameron, disebut telah menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk menutupi perusahaan investasi miliknya, Blairmore Holdings Inc.
Pada prospektus tahun 2006 dari Blairmore Holdings Inc, Ian Cameron termasuk dalam salah satu formasi perusahaan itu. Ian adalah pialang saham dan konglomerat.
Bocoran dokumen yang dipublikasikan oleh Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, menyebutkan, perusahaan itu "harus dikelola dan dioperasikan agar tidak menjadi penduduk Inggris untuk tujuan perpajakan."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama kunjungan ke Inggris tengah pada Selasa (5/4), Cameron menyatakan dia tidak memiliki saham atau memiliki dana di luar negeri, namun tidak menjawab pertanyaan soal apakah dia atau keluarganya mendapatkan keuntungan dari dana investasi di yuridiksi bebas pajak (offshore) yang didirikan oleh ayahnya.
Juru bicara Cameron sebelumnya menyatakan itu merupakan "masalah pribadi."
Dalam pernyataannya pada Selasa, juru bicara Cameron mengatakan, "Agar menjadi jelas, perdana menteri, istri dan anak-anak mereka tidak mendapatkan keuntungan dari dana luar negeri."
Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan apakah keluarga Cameron pernah menerima keuntungan pendanaan luar negeri di masa lalu.
"Perdana menteri tidak memiliki saham. Nyonya Cameron memiliki sejumlah kecil saham yang terhubung ke tanah ayahnya, yang ia nyatakan dalam pelaporan pajak," bunyi pernyataan itu.
Sementara, pemimpin partai oposisi utama Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk mengatasi praktik bebas pajak dan menuduh Cameron memungkinkan kaum "elite yang super kaya" untuk menghindari pajak.
Bocoran dokumen Mossack Fonseca memberikan bukti berbagai pemimpin negara, politisi dan pesohor dunia menyembunyikan kekayaan mereka dalam perusahaan di yuridiksi bebas pajak yang dirahasiakan.
Selain nama ayah Cameron, Panama Papers juga mengungkap sejumlah nama politisi partai Konservatif Inggris.
Pemerintah Inggris berjanji akan menyelidiki bocoran dokumen itu, namun pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn menyerukan upaya yang lebih luas, termasuk mendirikan lembaga penyelidikan independen.
"Jangan sampai ada satu aturan pajak untuk kaum elite kaya dan satu aturan lainnya untuk kita semua," kata Corbyn pada peluncuran kampanye Partai Buruh untuk pemilu lokal bulan depan.
"Ketidakadilan dan penyalahgunaan [pajak] harus berhenti, jangan hanya basa-basi, kaum kaya harus membayarnya," ujar Corbyn.
Corbyn menyatakan Inggris memiliki "tanggung jawab besar" karena sejumlah wilayah surga pajak berada di bawah teritori Inggris, seperti British Virgin Islands, Cayman Islands, Jersey dan Isle of Man.
(ama/den)