Tak Mampu Hentikan Eksekusi Remaja, Presiden Iran Dikritik

Elvina Rosita/Reuters, CNN Indonesia | Rabu, 13/04/2016 19:26 WIB
Tak Mampu Hentikan Eksekusi Remaja, Presiden Iran Dikritik Ilustrasi hukuman mati (Thinkstock/Denniro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus kontroversial mencuat di Iran ketika Fatemeh Salbehi membius kemudian membunuh suaminya di provinsi Fars, Iran selatan.

Kasus ini menjadi kontroversi karena ketika melakukan tindak kejahatan itu Salbehi baru berumur 17 tahun, termasuk kategori belum cukup umur berdasarkan standar hukum internasional. Pengakuan Salbehi dalam melakukan kejahatan itu juga terjadi ketika dia menjalani serangkaian interogasi tanpa didampingi pengacara.

Kasus ini kemudian dilanjutkan namun tak mampu menyelamatkan Salbehi dari tiang gantungan di penjara Adel Abad di Shiraz pada oktober lalu.
Kasus ini mencuat kembali menyusul laporan dewan hak asasi manusia PBB di Iran bulan lalu yang menyebut tingkat eksekusi di negara ini, termasuk eksekusi terhadap remaja, "cukup tinggi."


Bersamaan dengan laporan Amnesty Internasional pada Januari lalu, laporan ini memicu kritik tajam dari publik Iran di sosial media terhadap Presiden Hassan Rouhani yang dianggap tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan eksekusi terhadap remaja.

Iran merupakan negara dengan tingkat eksekusi remaja tertinggi di dunia, meskipun penandatanganan konvensi hak anak dan perjanjian hak asasi manusia internasional melarang hukuman mati di bawah 18 tahun.

"Fakta bahwa ada dua eksekusi selama kurang dari dua minggu menunjukkan bagaimana pemerintah tidak terhadap kewajiban mereka," kata Raha Bahreini, penyidik Iran untuk Amnesty Internasional.

Menurut laporan Amnesty pada Januari lalu, selama ekade terakhir Iran mengsekusi sekitar 73 remaja.
Padahal, pada kampanye Rouhani tahun 2013, dia menjanjikan mereformasi hak asasi manusia. Sejak menjabat, Rouhani berfokus pada kebijakan luar negeri, seperti kesepakatan nuklir. Namun, isu dalam negeri seperti eksekusi pada remaja diabaikan, menurut para pengamat.

"Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik isu nuklir," kata Hadi Ghaemi, direktur eksekutif kampanye internasional hak asasi manusia di Iran.

"Rouhani tampaknya tidak tertarik untuk mendorong perubahan dan memperbaiki situasi hak asasi manusia. Dan itu masalah karena kita sekarang memasuki tahun ketiga masa jabatannya."

Kebijakan dalam negeri

Eksekusi remaja sudah dijalankan sejak berdirinya Republik Islam pada 1979. Di bawah hukum Iran, usia legal secara hukum didefinisikan dewasa ditentukan oleh pubertas, yakni 15 tahun untuk pria dan sembilan tahun untuk wanita.

Ketika ada perbedaan antara hukum dalam negeri dan hukum internasional, otoritas Iran berpaling ke hukum dalam negeri.

Kepala kehakiman Iran, Sadeq Larijani, sebelumnya mengatakan tuduhan bahwa Iran mengeksekusi remaja di bawah 18 tahun "kebohongan sempurna." Rouhani tidak meluncurkan komentar langsung terkait hal ini.
Beberapa tahun terakhir, pengadilan umumnya menunda eksekusi remaja sampai mereka berusia 18 tahun. Salbehi dieksekusi pada musim gugur yang lalu ketika berusia 23 tahun. Sekitar 160 remaja lainnya menanti hukuman mati, menurut data PBB.

"Trik yang mereka gunakan selama 10 tahun terakhir adalah menunggu sampai anak berusia 18 tahun dan kemudian mengeksekusi mereka," kata Ghaemi. "Kemudian mereka mengatakan kepada masyarakat internasional bahwa mereka berusia lebih dari 18 tahun."

Salah satu aktivis hak asasi manusia yang memulai kampanye untuk mengakhiri hukuman di Iran, Narges Mohammasi, ditangkap tahun lalu atas tuduhan yang tidak jelas.

Meski demikian, terdapat beberapa kasus remaja pelaku kejahatan dilepaskan dari tuduhan. Organisasi non-pemerintah, Imam Ali's Popular Students Relief Society, mengukur keberhasilan dalam menyatukan keluarga korban dan terdakwa. Jika keluarga korban setuju untuk memaafkan terdakwa, eksekusi tidak dilakukan.

Reformasi peradilan diterapkan di Iran sejak 2013, sebelum Rouhani menjabat, yang menyebabkan sejumlah kasus penjahat di bawah umur terulang.

Hukuman bagi para pelaku diringankan dalam beberapa kasus tapi setidaknya puluhan kasus hukuman mati tetap dilakukan, menurut laporan Amnesty.

Ketidakmampuan Rouhani mengatasi hal ini dan membawa perubahan soal kasus kontroversial ini diperkirakan akan menurunkan dukungan kepada Rouhani dalam pemilihan presiden tahun depan. (ama/ama)