Kritik Junta Militer, Sembilan Aktivis Thailand Ditahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Thailand memenjarakan sembilan aktivis yang mengkritik rancangan konstitusi dan pemerintahan junta militer di akun sosial media Facebook.

Dilaporkan Reuters, delapan aktivis dibekuk militer pada Rabu (27/4) setelah menuliskan kritikan terhadap rancangan konsitusi dan pemimpin junta, Prayuth Chan-ocha.

Mereka didakwa melakukan penghasutan, kejahatan komputer, dan dua di antaranya dikenai tambahan dakwaan karena dinilai melanggar hukum pencemaran nama baik Kerajaan Thailand dalam Pasal 112.

Pilihan Redaksi Thailand Masih Buru 15 Tersangka Bom Bangkok Thailand Bersiap Hadapi Transisi Kerajaan Bom Targetkan Peziarah Syiah di Irak, 19 Orang Tewas

"Mereka melanggar Pasal 112 dan hukum kejahatan komputer. Mereka menuliskan komentar yang menentang institusi militer dan walaupun komentar tersebut telah dihapus, tetap saja bermasalah," kata Letnan Kolonel Sanpech Noothong kepada Reuters.

Pengadilan telah menyetujui fase pertama penahanan mereka selama 12 hari. Berdasarkan hukum Thailand, tersangka dapat ditahan hingga 12 hari, diperpanjang sebanyak tujuh kali, sebelum secara resmi disidangkan di pengadilan.

Dalam kejadian terpisah, 15 orang ditangkap pada Rabu (27/4) setelah menghadiri aksi protes berskala kecil di Bangkok. Sebagian besar demonstran yang ditangkap kemudian dibebaskan, tapi pada Sabtu, Divisi Penegakan Kejahatan Teknologi Kepolisian Thailand, menyatakan satu orang di antaranya ditahan karena menuliskan kritik terhadap militer di Facebook.

Junta militer mengambil alih kekuasaan di Thailand pada Mei 2014 melalui kudeta. Militer Thailand kemudian menumbangkan konstitusi lama, dan terus berupata menekan pembangkangan.

Rancangan konstitusi baru yang disusun di bawah pengawasan militer, menuai berbagai kritik dan memecah peta perpolitikan Thailand.

Terkait hal ini, pemerintahan junta militer melarang kritik terhadap konstitusi yang akan diputuskan melalui referendum pada Agustus mendatang.

Beberapa minggu belakangan ini, para oposisi yang mengkritik junta dan rancangan konsitusi baru mulai bermunculan, meskipun aksi demonstrasi sudah jarang terjadi sejak para jenderal menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yinngluck Shinawatra dua tahun lalu.

Tim oposisi menilai konstitusi baru akan mengabadikan kekuatan militer dan tidak akan mengembalikan persaingan politik yang memecah Thailand lebih dari satu dekade.

Namun, militer menyangkal tuduhan bahwa mereka mencari kekuasaan mutlak, dan mengatakan rancangan konstitusi yang diajukan dapat meredakan perpecahan dan menciptakan stabilitas, dan terbebas dari korupsi. (ama)