Kim Jong Un Klaim Tak Gunakan Senjata Nuklir Kecuali Terancam
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Minggu, 08 Mei 2016 13:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatannya dilanggar oleh negara lain dengan senjata nuklir. Kim juga mengaku bersedia untuk menormalkan hubungan dengan berbagai negara yang mengecam program nuklirnya.
Pemimpin negara yang terisolasi itu sebelumnya kerap meluncurkan pernyataan serupa, meski juga sering mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim juga lantang menentang resolusi PBB dan berambisi mengembangkan program senjata nuklir.
"Korea Utara akan setia akan memenuhi kewajibannya untuk menjalankan program non-proliferasi dan berusaha untuk melakukan denuklirisasi global," kata Kim dalam laporan kepada kongres Partai Pekerja yang berkuasa pada Minggu (8/5), dikutip dari kantor berita KCNA.
Surat kabar milik pemerintah Korut, Rodong Sinmun, pada Minggu (8/5) melaporkan bahwa Kim juga menetapkan sebuah rencana berjangka lima tahun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekankan kebutuhan untuk meningkatkan pasokan listrik Korea Utara.
Kongres Partai Pekerja (WPK) yang pertama dalam 36 tahun terakhir dimulai sejak Jumat (6/5) yang dipredikasi akan menjadi ajang bagi Kim Jong-un untuk memperkuat kekuasaannya dan mengadopsi kebijakan byongjin gagasannya.
Byongjin sendiri berarti “tekanan berkelanjutan” yang dalam hal ini maksudnya adalah untuk pembangunan ekonomi dan kemampuan nuklir.
Byongjin merupakan kelanjutan dari kebijakan Songun atau keutamaan militer yang diusung oleh Kim Jong-il. Songun pun merupakan tindak lanjut dari kebijakan Juche, ideologi fundamental Korut yang menggabungkan Marxisme dan nasionalisme ekstrem.
Berlandaskan campuran ideologi tersebut, Kim Jong-un dianggap dapat membawa sedikit perubahan di Korut. Ia menumbuhkan ekonomi pasar informal meskipun belum diadopsi sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Meski bersumpah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kim tidak secara gamblang memaparkan rincian rencananya. Pakar kepemimpinan Korea Utara, Michael Madden, menilai langkah Kim untuk menetapkan rencana ekonomi merupakan kemajuan dari kepemimpinan ayahnya, Kim Jong-il.
[Gambas:Video CNN]
"Berbeda sekali dengan ayahnya, dia mengambil tanggung jawab untuk ekonomi dan pembangunan sebagai pencetus kebijakan publik. Ayahnya tidak pernah melakukan tanggung jawab itu," kata Madden.
Pada Sabtu (7/5) malam, televisi milik pemerintah Korea Utara menunjukkan video ketika Kim tengah memimpin kongres yang dilaporkan dihadiri oleh 3.467 delegasi.
"Sebagai negara dengan senjata nuklir yang bertanggung jawab, Republik kita tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatannya diganggu oleh pasukan musuh yang agresif dengan nuklir," kata Kim berdasarkan pernyataan dari KCNA pada hari kedua kongres.
"WPK dan pemerintah DPRK akan meningkatkan dan menormalkan hubungan dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan DPRK dan beraa di arah itu, meskipun mereka memusuhi kami di masa lalu," bunyi pernyataan dari KCNA.
DPRK merupakan singkatan nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Kim, 33, juga menyerukan hubungan yang membaik dengan rival utamanya, Korea Selatan, dengan menghapus kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Kim juga kerap kali melontarkan pernyataan serupa di masa lalu, yang kemudian disusul dengan perundingan pejabat antar Korea, namun tak pernah menghasilkan kemajuan yang berarti.
Secara teknis, kedua Korea masih berperang karena perang periode 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Hubungan kedua Korea terus memburuk sejak uji coba nuklir Korut pada Januari lalu. (ama)
Pemimpin negara yang terisolasi itu sebelumnya kerap meluncurkan pernyataan serupa, meski juga sering mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim juga lantang menentang resolusi PBB dan berambisi mengembangkan program senjata nuklir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kongres Partai Pekerja (WPK) yang pertama dalam 36 tahun terakhir dimulai sejak Jumat (6/5) yang dipredikasi akan menjadi ajang bagi Kim Jong-un untuk memperkuat kekuasaannya dan mengadopsi kebijakan byongjin gagasannya.
Byongjin sendiri berarti “tekanan berkelanjutan” yang dalam hal ini maksudnya adalah untuk pembangunan ekonomi dan kemampuan nuklir.
Byongjin merupakan kelanjutan dari kebijakan Songun atau keutamaan militer yang diusung oleh Kim Jong-il. Songun pun merupakan tindak lanjut dari kebijakan Juche, ideologi fundamental Korut yang menggabungkan Marxisme dan nasionalisme ekstrem.
Berlandaskan campuran ideologi tersebut, Kim Jong-un dianggap dapat membawa sedikit perubahan di Korut. Ia menumbuhkan ekonomi pasar informal meskipun belum diadopsi sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Meski bersumpah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kim tidak secara gamblang memaparkan rincian rencananya. Pakar kepemimpinan Korea Utara, Michael Madden, menilai langkah Kim untuk menetapkan rencana ekonomi merupakan kemajuan dari kepemimpinan ayahnya, Kim Jong-il.
[Gambas:Video CNN]
"Berbeda sekali dengan ayahnya, dia mengambil tanggung jawab untuk ekonomi dan pembangunan sebagai pencetus kebijakan publik. Ayahnya tidak pernah melakukan tanggung jawab itu," kata Madden.
Pada Sabtu (7/5) malam, televisi milik pemerintah Korea Utara menunjukkan video ketika Kim tengah memimpin kongres yang dilaporkan dihadiri oleh 3.467 delegasi.
"Sebagai negara dengan senjata nuklir yang bertanggung jawab, Republik kita tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatannya diganggu oleh pasukan musuh yang agresif dengan nuklir," kata Kim berdasarkan pernyataan dari KCNA pada hari kedua kongres.
"WPK dan pemerintah DPRK akan meningkatkan dan menormalkan hubungan dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan DPRK dan beraa di arah itu, meskipun mereka memusuhi kami di masa lalu," bunyi pernyataan dari KCNA.
DPRK merupakan singkatan nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Kim, 33, juga menyerukan hubungan yang membaik dengan rival utamanya, Korea Selatan, dengan menghapus kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Kim juga kerap kali melontarkan pernyataan serupa di masa lalu, yang kemudian disusul dengan perundingan pejabat antar Korea, namun tak pernah menghasilkan kemajuan yang berarti.
Secara teknis, kedua Korea masih berperang karena perang periode 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Hubungan kedua Korea terus memburuk sejak uji coba nuklir Korut pada Januari lalu. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK