Palestina Dilaporkan Bersiap Bergabung dengan Interpol
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Senin, 09 Mei 2016 19:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Palestina sedang melakukan persiapan teknis dan hukum untuk bergabung dengan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) pada akhir tahun ini.
Hal ini terungkap melalui sebuah laporan dari situs berita Bruxelles2.eu yang menurut Sputnik memiliki kaitan erat dengan institusi Uni Eropa.
Menurut laporan tersebut, otoritas Palestina didampingi oleh Joeri Van Nuffel, orang yang pernah mengabdi di kepolisian Belgia. Van Nuffel merupakan mantan kepala inspektur keamanan di Bandara Zaventem, Belgia.
Van Nuffel bergabung dengan Interpol pada 2012. Sjeak saat itu, ia masuk dalam Kantor Koordinasi Uni Eropa untuk Dukungan Kepolisian Palestina (EUPOL COPPS), di mana ia memimpin upaya pelatihan pasukan kepolisian Palestina di Ramallah.
"Kami harus memastikan terlebih dahulu bahwa Palestina dipersenjatai dengan sistem yang dipercayai oleh negara-negara anggota Interpol," ujar Van Nuffel.
Menurut Van Nuffel, salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh Palestina adalah kerangka hukum untuk pertukaran informasi secara aman sesuai dengan hukum internasional.
"Tiga perempat dari kerja sama internasional adalah pertukaran informasi. Ini adalah yang paling penting," ucapnya.
Badan Nasional Palestina sebenarnya sudah meminta bergabung dengan Interpol sejak Agustus 2015 dengan alasan untuk memperluas kewenangan ekstradisi untuk menahan warga mereka di luar negeri yang menjadi buron kasus korupsi.
Sementara itu, pemerintah Israel hingga kini masih menolak mengakui Palestina sebagai sebuah entitas diplomatik dan politik yang merdeka. Atas dasar ini, Israel tetap membangun permukiman di wilayah yang mereka duduki di Palestina, kendati mendapatkan penentangan dari PBB.
Negara Palestina sudah diakui oleh 137 negara anggota PBB. Selain itu, Palestina juga menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, dan UNESCO. Pada 2012, Palestina mendapatkan status pemantau non-anggota di PBB.
Bendera Palestina pun berkibar di markas PBB pada tahun lalu. (ama)
Hal ini terungkap melalui sebuah laporan dari situs berita Bruxelles2.eu yang menurut Sputnik memiliki kaitan erat dengan institusi Uni Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harus memastikan terlebih dahulu bahwa Palestina dipersenjatai dengan sistem yang dipercayai oleh negara-negara anggota Interpol," ujar Van Nuffel.
Menurut Van Nuffel, salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh Palestina adalah kerangka hukum untuk pertukaran informasi secara aman sesuai dengan hukum internasional.
"Tiga perempat dari kerja sama internasional adalah pertukaran informasi. Ini adalah yang paling penting," ucapnya.
Badan Nasional Palestina sebenarnya sudah meminta bergabung dengan Interpol sejak Agustus 2015 dengan alasan untuk memperluas kewenangan ekstradisi untuk menahan warga mereka di luar negeri yang menjadi buron kasus korupsi.
Sementara itu, pemerintah Israel hingga kini masih menolak mengakui Palestina sebagai sebuah entitas diplomatik dan politik yang merdeka. Atas dasar ini, Israel tetap membangun permukiman di wilayah yang mereka duduki di Palestina, kendati mendapatkan penentangan dari PBB.
Negara Palestina sudah diakui oleh 137 negara anggota PBB. Selain itu, Palestina juga menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, dan UNESCO. Pada 2012, Palestina mendapatkan status pemantau non-anggota di PBB.
Bendera Palestina pun berkibar di markas PBB pada tahun lalu. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK