Benarkan Pembunuhan Jurnalis, Duterte Dikecam Kelompok Media

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kelompok media massa mengecam Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, atas komentarnya yang mengatakan bahwa pembunuhan jurnalis korup bisa dibenarkan.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Duterte saat menggelar konferensi pers di Davao untuk mengumumkan kabinetnya pada Selasa (1/6).

Saat ditanya mengenai cara pemerintahannya melindungi kebebasan pers, Duterte mengatakan bahwa jurnalis yang terbunuh dalam tugas biasanya korup dan suka menerima suap.

"Hanya karena Anda jurnalis, tidak berarti bebas dari pembunuhan jika Anda adalah bajingan. Kebebasan berekspresi tidak bisa membantumu jika kau melakukan sesuatu yang salah," kata Duterte, dikutip CNN.

Duterte memang kerap menyampaikan komentar kontroversial, mulai dari menyebut uskup sebagai "anak pelacur" hingga berkelakar mengenai korban perkosaan.

Lihat juga: Presiden Terpilih Filipina Sebut Jurnalis Korup Layak Dibunuh

Namun, komentar mengenai pembunuhan jurnalis ini disambut negatif oleh berbagai pihak. Pasalnya, sekitar 175 jurnalis dibunuh di Filipina sejak 1986, membuat negara itu menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi wartawan.

Ketua Persatuan Nasional Jurnalis Filipina, Ryan Rosuaro, mengatakan bahwa kebebasan media dan pembunuhan jurnalis bukan sebuah banyolan.

"Sangat mengerikan melihat Presiden terpilih, Rodrigo Duterte, harus membenarkan pembunuhan jurnalis di negara ini dengan memainkan kartu korupsi," ucap Rosuaro.

Pilihan Redaksi Sandera Kanada Dipenggal di Filipina, Duterte Minta Maaf Kongres Filipina Resmikan Duterte sebagai Pemenang Pilpres Menlu Kabinet Duterte: Filipina Tak Akan Jadi Antek Asing

Kelompok pemantau media internasional, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), juga mengecam pernyataan Duterte dan mengatakan bahwa satu-satunya cara mengatasi tingginya angka pembunuhan adalah melalui pengadilan.

"Pernyataan mengejutkan Presiden terpilih, Rodrigo Duterte, untuk membenarkan pembunuhan di luar hukum mengancam membuat Filipina menjadi ladang pembunuhan jurnalis. Kami mendesaknya untuk menarik komentar itu dan mengisyaratkan bahwa ia akan melindungi, bukan menargetkan, pers," demikian bunyi pernyataan resmi CPJ.

Senada dengan CPJ, Asosiasi Koresponden Asing Filipina (FCAP) juga melansir pernyataan kecaman.

"Pernyataan Duterte merupakan peringatan bahwa jurnalis di Filipina akan terus hidup di bawah ancaman, beberapa dekade setelah asosiasi ini didirikan untuk memperjuangkan kebebasan pers di tengah kediktatoran Ferdinand Marcos," tulis FCAP.

Turut sumbang suara, Direktur Eksekutif Pusat Hukum Internasional, Romel Regalado Bagares, mengatakan bahwa komentar Duterte menunjukkan "sikap sinis terhadap apa yang menjadi perhatian serius komunitas internasional." Menurutnya, komentar ini juga dapat memberikan kekebalan hukum bagi pelakunya.

Menanggapi banjir komentar ini, Sekretaris Komunikasi Kepresidenan Filipina, Herminio Coloma, menegaskan bahwa jurnalis memang memiliki hak fundamental untuk dilindungi.

"Kami menyayangkan bahwa beberapa jurnalis mungkin dianiaya atau dibunuh atas dugaan keterlibatan korupsi media. Ini merupakan tugas pemerintah untuk menahan, mengadili, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap anggota media. (stu)