Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara akan mengadakan sidang parlemen pada akhir Juni, menyusul kongres bersejarah Partai Pekerja yang berkuasa pada Mei lalu. Sidang parlemen, sebagaimana kongres Partai Pekerja, dinilai akan menjadi ajang meloloskan kebijakan Kim Jong Un yang perannya semakin menguat di negara komunis yang terisolasi ini.
Setiap tahun, para delegasi parlemen akan bertemu untuk secara resmi mengadopsi anggaran negara tahunan, menyetujui sejumlah penunjukkan posisi baru dan amandemen hukum. Sidang parlemen ini juga menjadi ajang resmi untuk menyetujui sejumlah keputusan lainnya dari sang pemimpin negara.
Kongres partai, yang digelar pertama kali dalam 36 tahun terakhir, menguatkan posisi Kim dengan menunjuknya sebagai ketua Partai Pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kim yang merupakan pemimpin generasi ketiga di Korut menggantikan ayahnya, Kim Jong Il, yang meninggal dunia tahun 2011, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pertama partai.
Walau telah meninggal dunia, Kim Jong Il menempati posisi abadi sekretaris jenderal Partai Pekerja. Sementara pendiri negara itu, Kim Il Sung, menjadi presiden abadi Korut kendati telah meninggal dunia tahun 1994.
Menyusul gelar barunya sebagai pemimpin partai berkuasa, Kim diduga akan menghadiri sidang parlemen dan mungkin menyetujui perubahan personel, seperti yang diumumkan pada kongres bulan lalu.
"Sesi keempat dari Majelis Tertinggi Rakyat akan digelar di Pyongyang pada 29 Juni," bunyi pernyataan dari kantor berita KCNA.
Posisi baru Kim Jong Un ini sebenarnya telah diprediksi oleh para pengamat. Dengan posisi barunya ini, Kim kian memantapkan posisinya sebagai pemimpin yang tidak tergantikan di negara itu.
Di bawah kepemimpinannya, Korut masih tetap menjadi negara tertutup yang memegang teguh paham komunis. Dalam Kongres tersebut, Korut menegaskan tidak akan mengendurkan pengembangan senjata nuklir mereka, kendati menuai kecaman dan sanksi internasional.
Meski demikian, Kim juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir, kecuali jika diserang terlebih dahulu.
Korea Utara terus berada di bawah tekanan yang meningkat sejak uji coba nuklir pada Januari dan peluncuran roket pada Februari lalu. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi yang lebih luas dan keras terhadap Pyongyang sejak Maret lalu.
(ama/stu)