Saudi Tawarkan Rencana Kerja Gencatan Senjata di Yaman

Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Jumat, 10 Jun 2016 13:28 WIB
Rencana gencatan senjata yang diajukan Saudi salah satunya adalah membentuk perwakilan pihak bertikai untuk menyelesaikan pertempuran di tiap provinsi.
Rencana gencatan senjata yang diajukan Saudi salah satunya adalah membentuk perwakilan pihak bertikai untuk menyelesaikan pertempuran di tiap provinsi. (Reuters/Khaled Abdullah/Files)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konflik di Yaman nampaknya akan segera berakhir setelah semua pihak yang bertikai menyetujui tanpa syarat rencana kerja atau roadmap yang disusun oleh Arab Saudi soal penerapan gencatan senjata di negara itu.

Informasi ini diungkapkan oleh sejumlah sumber di Kuwait, negara yang menjadi tuan rumah perundingan damai yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan pemberontak Houthi.

Menurut laporan harian Asharq Al-Awsat, dikutip dari Al-Arabiya, rencana kerja yang terdiri dari empat proposal, yakni menemukan sebuah badan administrasi untuk mengatur kerja komite gencatan senjata, membentuk perwakilan pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertempuran di setiap provinsi, menghubungkan komite gencatan senjata dengan pihak perwakilan yang bertikai dan menciptakan keamanan di sepanjang medan perang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Duta besar Saudi untuk Yaman, Mohammed Saeed Al-Jaber, memaparkan bahwa rencana ini disusun menyusul perundingan damai selama 50 hari di Kuwait dan sejumlah pelanggaran terhadap gencatan senjata yang terus meningkat intensitasnya.

Jaber menambahkan bahwa kesepakatan yang diusulkan telah dibahas secara rinci oleh pejabat pemerintah Abdul Aziz Jabbari, Kolonel Saleh al-Zindani, Kolonel Lashkar-e-Zaer, serta sejumlah perwakilan milisi Houthi seperti Hamza al-Houthi, Salim al-Maghles dan Kol. Ahmed al-Maane.

Jaber menyatakan semua pihak yang bertikai telah menyetujui rencana yang ditawarkan Saudi ini. Pelaksanaan dan pengawasan rencana ini akan menjadi tanggung jawab PBB, serta masing-masing perwakilan dari kedua belah pihak yang berkonflik.

"Arab Saudi memainkan peran penting dalam memajukan proses politik di Yaman, seperti yang dilaporkan, sejak tahap awal, semua pihak Yaman di Dhahran di wilayah selatan bekerja keras untuk meyakinkan mereka untuk menandatangani beberapa perjanjian utama," ujar Jaber.

"Kedua belah pihak menandatangani tujuh perjanjian yang termasuk penghentian permusuhan di tujuh provinsi. Mereka juga menyepakati pembentukan dua komite, salah satunya adalah komite militer yang melibatkan empat orang perwakilan pemerinth [Yaman] dan Houthi. Komite ini akan bertanggung jawab untuk gencatan senjata dan gencatan senjata," katanya.

Saudi meluncurkan intervensi militer dan memimpin koalisi serangan udara di Yaman sejak Maret tahun lalu dengan tujuan membantu pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi melawan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran.

Pekan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, memasukkan koalisi Saudi di Yaman ke dalam daftar hitam tahunan karena menewaskan dan melukai anak-anak dalam konflik tersebut.

Dalam laporannya, PBB menyebutkan bahwa koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka tewas dan 667 terluka. Setengah dari keseluruhan operasi koalisi itu menyerang sekolah dan rumah sakit.

Terkait laporan ini, Saudi meluncurkan kritik keras terhadap PBB. Saudi menilai laporan PBB tidak berdasarkan atas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan koalisi Saudi.

Pada awal pekan ini PBB akhirnya mencabut koalisi Saudi dari daftar hitam sembari menunggu hasil kajian bersama atas dugaan kasus kematian dan cedera anak dalam gempuran melawan kelompok pemberontak al-Houthi. Sebaliknya, organisasi pemerhati HAM menilai pencabutan ini menandakan PBB rentan dipengaruhi negara kuat. (ama/den)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER