Dewan Syura Saudi Tuduh Iran Mempolitisasi Haji
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Kamis, 09 Jun 2016 12:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Syura Saudi meluncurkan kecaman keras atas rezim Iran yang dinilai meluncurkan upaya untuk mempolitisasi penyelenggaraan haji. Kecaman ini dilontarkan di tengah ketegangan kedua negara, yang diwarnai keputusan Iran untuk tidak mengirimkan jemaah haji mereka tahun ini.
"Teheran sedang mencoba agar penyelenggaraan ritual [haji] yang besar ini keluar dari kerangka agama dan mengubahnya menjadi sarana untuk tujuan politik," bunyi pernyataan yang dibacakan oleh Sekjen Dewan Syura Saudi, Muhammad Al-Amr, dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (8/6).
"Politisasi haji atau penggunaannya dalam hubungan internasional tidak dapat diterima bagi Arab Saudi, yang mengerahkan semua potensi untuk menjadi tuan rumah, melayani dan mengurus jamaah dan menjamin keamanan mereka sampai keberangkatan mereka dari wilayahnya," bunyi pernyataan dari Dewan Syura Saudi.
Dewan Syura Saudi juga menyerukan agar rezim Iran mematuhi peraturan haji dan tidak menyalahgunakannya untuk memanipulasi sentimen warga Iran.
Dalam sesi pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Dewan Syura, Sheikh Abdullah Al Asheikh, Dewan juga memuji sejumlah negara, parlemen dan organisasi Islam yang mendukung penolakan Saudi terhadap upaya Teheran untuk mempolitisasi haji.
Dewan juga menekankan bahwa Saudi berupaya memobilisasi semua sumber daya, material, dan kemampuan untuk melayani para jemaah haji tanpa diskriminasi antara peziarah dari satu negara dengan negara lain.
Pemerintah Arab Saudi pada akhir Mei lalu menolak permintaan Iran yang dianggap akan mengancam keamanan pelaksanaan ibadah haji. Pasalnya, menurut Saudi, Iran mengajukan proposal "yang tidak bisa diterima" soal jemaah haji asal negara mereka.
Dengan penolakan ini, Iran sekali lagi menegaskan tidak akan mengirimkan jemaah haji mereka tahun ini. Pemerintah Teheran menuding Saudi "mengadang jalan menuju Allah."
Kementerian Haji Saudi mengaku telah menawarkan banyak solusi bagi Iran selama perundingan dua hari. Beberapa hal telah disepakati, termasuk penggunaan visa elektronik bagi jemaah haji asal Iran yang sebelumnya menjadi sumber sengketa.
Saudi menyetujui permintaan Iran agar warganya bisa mendapatkan visa haji dari Kedutaan Besar Swiss di Teheran, yang selama ini mengurusi kepentingan Saudi di Iran sejak pemerintah Riyadh menutup kantor perwakilan.
Sebelumnya, Saudi ingin agar jemaah haji Iran mendapatkan visa dari kedutaan Saudi di negara ketiga. Saudi menutup kedutaan di Teheran setelah diserang demonstran menyusul eksekusi ulama Iran di Riyadh awal tahun ini, sejak itu hubungan diplomatik kedua negara rusak.
Ini bukan kali pertama warga Iran tidak mengikuti ibadah haji. Tahun 1988 dan 1989 Iran juga tidak mengirim jemaah haji sebagai protes atas tewasnya 402 jemaah Iran dalam kerusuhan dalam pelaksanaan haji tahun 1987. Saat itu, jemaah haji Iran memicu kerusuhan dengan menggelar demonstrasi menentang pemerintahan Kerajaan Saudi. Iran menuding polisi Saudi menembaki warga mereka dengan senapan mesin.
Saat ini Arab Saudi bersitegang dengan Iran dalam konflik Timur Tengah. Saudi yang memegang paham Sunni menuding Iran sebagai negara Syiah telah memicu konflik sektarian dengan mendukung pemberontak Houthi di Yaman dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. (ama/stu)
"Teheran sedang mencoba agar penyelenggaraan ritual [haji] yang besar ini keluar dari kerangka agama dan mengubahnya menjadi sarana untuk tujuan politik," bunyi pernyataan yang dibacakan oleh Sekjen Dewan Syura Saudi, Muhammad Al-Amr, dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (8/6).
"Politisasi haji atau penggunaannya dalam hubungan internasional tidak dapat diterima bagi Arab Saudi, yang mengerahkan semua potensi untuk menjadi tuan rumah, melayani dan mengurus jamaah dan menjamin keamanan mereka sampai keberangkatan mereka dari wilayahnya," bunyi pernyataan dari Dewan Syura Saudi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sesi pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Dewan Syura, Sheikh Abdullah Al Asheikh, Dewan juga memuji sejumlah negara, parlemen dan organisasi Islam yang mendukung penolakan Saudi terhadap upaya Teheran untuk mempolitisasi haji.
Dewan juga menekankan bahwa Saudi berupaya memobilisasi semua sumber daya, material, dan kemampuan untuk melayani para jemaah haji tanpa diskriminasi antara peziarah dari satu negara dengan negara lain.
Pemerintah Arab Saudi pada akhir Mei lalu menolak permintaan Iran yang dianggap akan mengancam keamanan pelaksanaan ibadah haji. Pasalnya, menurut Saudi, Iran mengajukan proposal "yang tidak bisa diterima" soal jemaah haji asal negara mereka.
Dengan penolakan ini, Iran sekali lagi menegaskan tidak akan mengirimkan jemaah haji mereka tahun ini. Pemerintah Teheran menuding Saudi "mengadang jalan menuju Allah."
Kementerian Haji Saudi mengaku telah menawarkan banyak solusi bagi Iran selama perundingan dua hari. Beberapa hal telah disepakati, termasuk penggunaan visa elektronik bagi jemaah haji asal Iran yang sebelumnya menjadi sumber sengketa.
Saudi menyetujui permintaan Iran agar warganya bisa mendapatkan visa haji dari Kedutaan Besar Swiss di Teheran, yang selama ini mengurusi kepentingan Saudi di Iran sejak pemerintah Riyadh menutup kantor perwakilan.
Sebelumnya, Saudi ingin agar jemaah haji Iran mendapatkan visa dari kedutaan Saudi di negara ketiga. Saudi menutup kedutaan di Teheran setelah diserang demonstran menyusul eksekusi ulama Iran di Riyadh awal tahun ini, sejak itu hubungan diplomatik kedua negara rusak.
Ini bukan kali pertama warga Iran tidak mengikuti ibadah haji. Tahun 1988 dan 1989 Iran juga tidak mengirim jemaah haji sebagai protes atas tewasnya 402 jemaah Iran dalam kerusuhan dalam pelaksanaan haji tahun 1987. Saat itu, jemaah haji Iran memicu kerusuhan dengan menggelar demonstrasi menentang pemerintahan Kerajaan Saudi. Iran menuding polisi Saudi menembaki warga mereka dengan senapan mesin.
Saat ini Arab Saudi bersitegang dengan Iran dalam konflik Timur Tengah. Saudi yang memegang paham Sunni menuding Iran sebagai negara Syiah telah memicu konflik sektarian dengan mendukung pemberontak Houthi di Yaman dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. (ama/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK