Desak Voting soal Senjata, Politisi Demokrat AS Protes di DPR
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jun 2016 09:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota dewan Partai Demokrat Amerika Serikat menggelar aksi protes di Dewan Perwakilan Rakyat AS demi mendesak agar sesi perancangan kebijakan baru tidak berakhir hingga para politisi Republik menyetujui pemungutan suara soal kebijakan pengetatan pengendalian senjata di negeri itu.
Aksi protes ini pertama terungkap ketika Pejabat Pemimpin DPR untuk Perwakilan Partai Republik, Ted Poe, memasuki ruangan sekitar tengah hari pada Rabu dan menemukan sejumlah anggota parlemen Demokrat meluncurkan protes di depan ruang. Beberapa anggota dewan duduk di lantai.
Setelah memukul-mukul palu dalam upaya untuk mengusir para pengunjuk rasa, Poe mengumumkan anggota parlemen akan reses dan meninggalkan ruangan.
Juru bicara Ryan, Ashlee Strong, mengatakan, "DPR tidak dapat bekerja jika anggotanya mengikuti aturan lembaga," dikutip dari Reuters.
Namun para pengunjuk rasa Demokrat tetap tinggal di dalam ruangan hingga malam hari, meneriakkan pendapat mereka dan mendesak adanya aksi dari pimpinan DPR sebelum sesi legislatif dihentikan pada akhir pekan ini hingga tanggal 5 Juli mendatang.
Puluhan anggota parlemen dari Demokrat meneriakkan, "Tidak ada undang-undang, tidak ada istirahat!" ketika meluncurkan aksi protes dengan duduk di lantai di sebuah ruangan legislatif, atau yang disebut juga dengan sit-in.
"Kami akan di sini untuk waktu yang lama," kata pemimpin Demokrat DPR, Nancy Pelosi kepada para wartawan, Rabu (22/6). Nancy menyatakan dia dan rekan-rekannya tak akan beranjak dari lantai ruangan tersebut sebelum tuntutan mereka dikabulkan.
Namun, Kepala DPR AS, Paul Ryan, menolak mengabulkan permintaan mereka, dan menyebut protes ini sebagai "aksi publisitas." Ryan juga berjanji tidak akan membuat kebijakan yang melanggar hak warga AS untuk memanggul senjata.
Gerakan pejabat Demokrat ini dimulai sejak pekan lalu, ketika anggota Senat dari Demokrat memprotes tidak adanya pengetatan pengendalian senjata usai insiden penembakan massal di kelab malam gay di Orlando yang menewaskan 49 orang dan melukai 53 lainnya. Penembakan ini disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah modern AS.
Setelah itu, dimulailah perundingan untuk menggelar sesi legislatif, di mana para pejabat Senat, yang mayoritas berasal dari Republik, akan menyelenggarakan voting soal langkah pengendalian senjata.
Namun, Senat Amerika Serikat menolak empat langkah pengendalian senjata pada Senin (20/6). Keempat langkah tersebut bertujuan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan mengekang penjualan senjata ke orang-orang yang diduga terkait terorisme. Dua langkah diajukan Partai Republik, sementara dua langkah lainnya diusulkan oleh Demokrat.
Ryan menyatakan kepada CNN bahwa dia tidak akan melakukan apa yang diajukan oleh para pemrotes. "Mereka tahu bahwa kita tidak akan menciptakan RUU yang menghilangkan hak seseorang yang terjamin secara konstitusional tanpa ... proses hukum."
Kongres AS belum menyetujui langkah pembatasan senjata sejak 2007 silam. para pendukung pembelian senjata menilai langkah tersebut hanya akan melanggar hak konstitusi warga AS. (ama)
Aksi protes ini pertama terungkap ketika Pejabat Pemimpin DPR untuk Perwakilan Partai Republik, Ted Poe, memasuki ruangan sekitar tengah hari pada Rabu dan menemukan sejumlah anggota parlemen Demokrat meluncurkan protes di depan ruang. Beberapa anggota dewan duduk di lantai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun para pengunjuk rasa Demokrat tetap tinggal di dalam ruangan hingga malam hari, meneriakkan pendapat mereka dan mendesak adanya aksi dari pimpinan DPR sebelum sesi legislatif dihentikan pada akhir pekan ini hingga tanggal 5 Juli mendatang.
Puluhan anggota parlemen dari Demokrat meneriakkan, "Tidak ada undang-undang, tidak ada istirahat!" ketika meluncurkan aksi protes dengan duduk di lantai di sebuah ruangan legislatif, atau yang disebut juga dengan sit-in.
"Kami akan di sini untuk waktu yang lama," kata pemimpin Demokrat DPR, Nancy Pelosi kepada para wartawan, Rabu (22/6). Nancy menyatakan dia dan rekan-rekannya tak akan beranjak dari lantai ruangan tersebut sebelum tuntutan mereka dikabulkan.
Namun, Kepala DPR AS, Paul Ryan, menolak mengabulkan permintaan mereka, dan menyebut protes ini sebagai "aksi publisitas." Ryan juga berjanji tidak akan membuat kebijakan yang melanggar hak warga AS untuk memanggul senjata.
Gerakan pejabat Demokrat ini dimulai sejak pekan lalu, ketika anggota Senat dari Demokrat memprotes tidak adanya pengetatan pengendalian senjata usai insiden penembakan massal di kelab malam gay di Orlando yang menewaskan 49 orang dan melukai 53 lainnya. Penembakan ini disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah modern AS.
Setelah itu, dimulailah perundingan untuk menggelar sesi legislatif, di mana para pejabat Senat, yang mayoritas berasal dari Republik, akan menyelenggarakan voting soal langkah pengendalian senjata.
Namun, Senat Amerika Serikat menolak empat langkah pengendalian senjata pada Senin (20/6). Keempat langkah tersebut bertujuan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan mengekang penjualan senjata ke orang-orang yang diduga terkait terorisme. Dua langkah diajukan Partai Republik, sementara dua langkah lainnya diusulkan oleh Demokrat.
Ryan menyatakan kepada CNN bahwa dia tidak akan melakukan apa yang diajukan oleh para pemrotes. "Mereka tahu bahwa kita tidak akan menciptakan RUU yang menghilangkan hak seseorang yang terjamin secara konstitusional tanpa ... proses hukum."
Kongres AS belum menyetujui langkah pembatasan senjata sejak 2007 silam. para pendukung pembelian senjata menilai langkah tersebut hanya akan melanggar hak konstitusi warga AS. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK