Respons pemerintah yang menggunakan soft diplomacy, kata Ridlwan kepada CNN Indonesia, Senin (11/7), sudah tidak bisa lagi diterapkan. Ridlwan mengimbau pemerintah Filipina agar mengizinkan TNI melakukan operasi pembebasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Insiden ini terjadi di tengah upaya pembebasan tujuh ABK WNI yang diculik kelompok bersenjata Abu Sayyaf asal Filipina 20 Juni lalu.
Ini bukan kali pertama WNI disandera oleh kelompok militan di Filipina selatan. Sebelumnya, 14 orang disandera oleh Abu Sayyaf dalam dua kesempatan berbeda. Namun, mereka sudah dibebaskan pada Mei lalu.
Menurut Ridlwan, upaya pembebasan Indonesia dengan pendekatan dialog, agama, dan mediasi ketua suku terlalu lunak. Buktinya, warga Indonesia masih menjadi sasaran empuk penculikan.
Kepolisian Malaysia menduga pelakunya adalah Apo Mike, bagian dari kelompok militan Abu Sayyaf.
"Itu (Apo Mike) pecahan faksi abu sayaf yang murni beroperasi sebagai penculik dan perompak di sepanjang pantai perbatasan Sabah dan Tawi Tawi Sulu Malaysia," kata Ridlwan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengirim surat kepada pemimpin baru Filipina Rodrigo Duterte, meminta perhatian lebih atas kasus penculikan WNI. Menurut Ridlwan, Duterte terkenal tegas terhadap kelompok bersenjata.
"Ini sudah dalam batas tak bisa ditoleransi. Sudah saatnya operasi militer, "kata Ridlwan.