Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan perlunya ASEAN untuk terus mendorong proses penandatanganan dan ratifikasi Protokol Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ) oleh negara pemilik senjata nuklir.
Retno menyampaikan hal tersebut pada pertemuan hari pertama dengan para menteri luar negeri ASEAN dalam pembahasan SEANWFZ yang digelar pada 23 Juli di Vientiane, Laos.
"ASEAN harus membangun komunikasi dengan negara pemilik senjata nuklir untuk mengindentifkasi isu yang masih menjadi hambatan,” kata Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (25/7), seperti dikutip dari
Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perjanjian SEANWFZ telah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN pada 1997 dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir.
Saat ini ASEAN masih menunggu dan terus mendorong negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjadi bagian perjanjian tersebut.
Pada pertemuan ASEAN itu, Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam menjalankan rencana aksi untuk memperkuat implementasi dari Perjanjian SEANWFZ dalam periode 2013-2017.
Retno menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang memproses rancangan undang undang (RUU) mengenai keamanan nuklir.
Dia menyebutkan salah satu inti dari peraturan tentang keamanan nuklir yang akan dibuat tersebut akan mengenakan sanksi bagi kepemilikan, penggunaan, pemindahtanganan dan penyimpanan senjata nuklir.
Menlu Retno telah menghadiri dan menggelar serangkaian pertemuan pada hari pertama kegiatan untuk Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-49 di Vientiane, Laos.
Retno juga memanfaatkan acara AMM itu untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para menlu negara sahabat, antara lain Menlu Filipina Perfecto Yasay Jr., Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi, dan Menlu Laos Saleumxay Kommasith.
(obs)