Arbitrase LCS Tidak Disinggung dalam Komunike Pertemuan ASEAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkara sengketa Laut China Selatan yang diputuskan oleh pengadilan arbitrase beberapa waktu lalu tidak disinggung dalam komunike pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Laos. Sebelumnya terjadi perdebatan sengit antara anggota ASEAN soal apakah hasil arbitrase yang menyudutkan China itu akan dimasukkan dalam komunike atau tidak.

Diberitakan Reuters, Senin (25/7), perdebatan berakhir saat Filipina akhirnya membatalkan permintaan dimasukkannya hasil pengadilan arbitrase dalam komunike pertemuan menlu ASEAN di Vientiane, Laos. Pembatalan ini dilaporkan karena adanya keberatan dari Kamboja.

Klaim yang tumpang tindih antara sejumlah negara ASEAN dan China merupakan isu utama blok 10 negara itu. Sejumlah negara ingin menegaskan kedaulatan mereka di kawasan yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia itu, sembari tetap membina hubungan politik dan komersial dengan Beijing.

Pilihan Redaksi Dukung Klaim di LCS, Warga China Demo KFC dan Banting iPhone China Protes Konvensi Republik AS Singgung Laut Sengketa ASEAN Dorong Komunikasi dengan Negara Pemilik Senjata Nuklir

Pengadilan arbitrase internasional pada 12 Juli lalu memutuskan bahwa klaim China yang mencapai 90 persen di Laut China Selatan, yang ditandai dengan sembilan garis putus, tidak didasarkan atas hukum internasional.

Filipina dan Vietnam ingin keputusan itu tercantum dalam pernyataan resmi, atau komunike ASEAN di Laos, bersama dengan seruan untuk menghormati hukum maritim internasional.

Namun, Kamboja menentang upaya ini dan menyerukan agar sengketa Laut China Selatan diselesaikan melalui pembicaraan bilateral.

Terkait hal ini, Beijing menyampaikan terima kasih di hadapan publik terhadap Kamboja karena telah mendukung posisi Beijing dalam sengketa maritim ini.

Beijing sendiri tetap pada posisinya untuk tidak mengakui keputusan arbitrase internasional dan menilai pengadilan itu tidak memiliki kewenangan yang relevan untuk menentukan sengketa tersebut.

Menteri Luar Negeri Wang Yi menyatakan kepada Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon, bahwa langkah Kamboja merupakan langkah yang tepat dan akan menjaga kesatuan ASEAN serta kerja sama dengan China.

"China sangat menyetujui Kamboja dan negara-negara ASEAN lainnya yang tidak berpihak dan menjaga keadilan," kata Wang.

Seorang diplomat ASEAN menyatakan kepada Reuters bahwa Manila setuju untuk membatalkan langkah itu dalam upaya untuk mencegah perselisihan yang hanya akan berujung pada gagalnya pertemuan ini meluncurkan sebuah pernyataan bersama.

Komunike yang dimaksud akhirnya hanya menyerukan pentingnya menemukan resolusi damai terkait sengketa di Laut China Selatan yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB.

"Kami tetap prihatin soal pengembangan terbaru dan yang sedang berlangsung [yang dilakukan China], dan mencatat keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa menteri pada reklamasi lahan dan eskalasi kegiatan di wilayah [Laut China Selatan], yang telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan dan dapat merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan," bunyi komunike ASEAN, dikutip dari Reuters.

Komunike ini juga menekankan pentingnya upaya untuk menghindari militerisasi dan mempertahankan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Sementara itu, China kembali menyalahkan Amerika Serikat atas meningkatnya tensi di kawasan Laut China Selatan. AS, yang merupakan sekutu utama Filipina, mendukung keputusan pengadilan arbitrase dan meminta China menghormati keputusan tersebut.

"Kami tidak akan mengizinkan kekuatan asing yang berupaya untuk mengeksploitasi dan memperbesar kasus arbitrase Laut China Selatan serta membawa kekacauan di kawasan ini," ujar Wang.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry dijadwalkan untuk tiba di ibu kota Laos pada Senin dan akan menjalani pertemuan dengan Wang terkait sengketa maritim di kawasan, dan juga dengan sejumlah negara ASEAN. (den)