Presiden Filipina Buka Akses Publik ke Dokumen Pemerintah

Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Senin, 25 Jul 2016 16:25 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan semua instansi yang berada di bawahnya langsung untuk membuka catatan mereka kepada publik.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan semua instansi yang berada di bawahnya langsung untuk membuka catatan mereka kepada publik. (Presidential Palace/Handout via Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan semua instansi yang berada di bawahnya langsung untuk membuka catatan mereka kepada publik. Seruan ini diluncurkan Duterte sejalan dengan janjinya untuk menindak korupsi dan mempromosikan transparansi dalam pemerintahan.

Dilaporkan Philippine Star, Duterte menandatangani perintah eksekutif terhadap Undang-Undang Kebebasan Informasi, FOI, pada Sabtu (23/7) untuk memungkinkan akses publik ke dokumen dan catatan resmi pemerintahan.

Langkah Duterte ini dilakukan menjelang pidato kenegaraan pertamanya yang akan diluncurkan pada Senin (25/7). Dalam pidato itu, Duterte diperkirakan akan menegaskan kembali janjinya untuk menyingkirkan pejabat yang korup dan mengatasi tindak kejahatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggulangi korupsi dan kriminalitas, kata Duterte, dapat memberikan manfaat di berbagai bidang, termasuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan keuangan pemerintah dan membuat Filipina menjadi negara yang lebih menarik untuk iklim investasi.

Kepala komunikasi presiden Martin Andanar menyatakan bahwa kebijakan Duterte ini akan disambut oleh "setiap jiwa Filipina yang telah berjuang mati-matian" atas hak mendapatkan informasi.

Meski Duterte baru 23 hari menjabat, Andanar menyatakan langkah ini menekankan komitmen Duterte terhadap kebijakan informasi yang telah diajukan sejak 29 tahun lalu.

Reuters melaporkan bahwa salah satu tokoh pendukung kebijakan ini adalah Senator Rahmat Poe, yang merupakan rival Duterte dalam pemilu, sebelumnya mendesak Duterte agar tidak membuang-buang waktu dan menekan legislatif untuk meloloskan undang-undang tersebut.

Pasalnya, undang-undang FOI tetap perlu disahkan untuk memastikan lembaga pemerintah yang tidak berada di bawah Duterte langsung, juga memberikan akses keterbukaan informasi kepada publik. (ama/den)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER