Bebas Visa Eropa Mandek, Turki Ancam Kesepakatan Imigran

Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN Indonesia | Senin, 01/08/2016 15:30 WIB
Turki mengancam akan mundur dari kesepakatan membendung arus migran jika Uni Eropa tidak memberikan akses bebas visa untuk para wisatawan asal Turki. Turki mengancam akan mundur dari kesepakatan membendung arus migran jika Uni Eropa tidak memberikan akses bebas visa untuk para wisatawan asal Turki. (Reuters/Hosam Katan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa Turki akan mundur dari kesepakatan dengan Uni Eropa untuk membendung arus migran jika Uni Eropa tidak memberikan akses bebas visa untuk para wisatawan asal Turki. 

Akses bebas visa ke Uni Eropa merupakan salah satu janji Uni Eropa kepada Turki dalam kesepatakan imigran yang akan membendung arus imigran ke negara-negara Eropa. Namun, pembahasan soal bebas visa hingga kini mandek, utamanya karena perbedaan pandangan soal kebijakan antiterorisme yang diterapkan Turki dan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan Turki dalam penangkapan warganya menyusul percobaan kudeta pertengahan Juli lalu. 

Cavusoglu menyatakan kepada harian Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung bahwa perjanjian untuk membendung aliran pengungsi ke Eropa berlaku efektif karena "tindakan yang sangat serius" oleh Ankara.


"Namun, semua itu bergantung pada pembatalan persyaratan visa bagi warga kami, yang juga merupakan salah satu pembahasan dalam perjanjian [imigran yang disahkan] tanggal 18 Maret," kata Cavusoglu, dikutip dari Reuters, Minggu (31/7). 

"Jika tidak diikuti dengan liberalisasi visa, kami akan terpaksa mundur dari kesepakatan untuk menampung kembali (pengungsi) dan perjanjian tanggal 18 Maret," ujarnya. 

Cavusoglu juga memaparkan bahwa hingga kini pemerintah Turki menunggu tanggal pasti liberalisasi visa Uni Eropa akan diberlakukan. 

"Bisa saja awal atau pertengahan Oktober, tapi kami menunggu tanggal pastinya," ucap Cavusoglu. 

Komisioner Eropa Guenther Oettinger sebelumnya memperkirakan bahwa pemberlakuan bebas visa Uni Eropa untuk warga Turki nampaknya tidak akan dimulai tahun ini, menyusul berbagai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Turki terhadap terduga pendukung kudeta. 

Menurut laporan Reuters, lebih dari 60 ribu orang telah ditahan, dipecat atau dituduh tersangkut dengan upaya kudeta, ketika sebuah faksi militer memberi komando kepada tank, helikopter dan jet tempur untuk menggulingkan pemerintah pada 15 Juli lalu. Turki juga memberhentikan tidak hormat hampir 1.700 personel militer atas peran mereka dalam kudeta.

Pekan lalu, kelompok pemerhati HAM, Amnesty Internasional, melaporkan ribuan perwira militer Turki yang ditangkap atas tuduhan mendukung percobaan kudeta menerima berbagai penyiksaan dan pelecehan di dalam tahanan. Mereka dipukuli, diperkosa, tidak diberi makanan dan air serta tidak diberikan pendampingan pengacara selama beberapa hari.

Turki saat ini merupakan negara yang menampung paling banyak pengungsi Suriah di dunia, mencapai 2,73 juta orang. Lebih dari setengah di antaranya berusia di bawah 18 tahun. 

Ankara sendiri mengaku telah menghabiskan US$10 miliar dalam membantu pengungsi. Di atas kertas, bantuan itu berupa pemberian perlindungan, pendidikan dan layanan kesehatan dasar bagi pengungsi yang terdaftar. 

Ankara sendiri mengaku telah menghabiskan US$10 miliar dalam membantu pengungsi. Di atas kertas, bantuan itu berupa pemberian perlindungan, pendidikan dan layanan kesehatan dasar bagi pengungsi yang terdaftar. 

Namun, pekan lalu Reuters melaporkan bahwa ribuan pengungsi anak Suriah terpaksa menjadi buruh di Turki untuk menyambung hidup dengan upah yang sangat rendah. (ama/stu)