Hampir 60 Persen Negara Dunia Berisiko Terlibat Perbudakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Hampir 60 persen dari negara di dunia berisiko tinggi terlibat perbudakan, menurut sebuah indeks global yang baru, yang menempatkan Korea Utara sebagai negara dengan catatan terburuk kerja paksa di seluruh dunia.

Dengan menilai kasus perdagangan manusia atau perbudakan, hukum nasional, dan kualitas penegakan hukum di 198 negara, perusahaan analisis risiko Verisk Maplecroft menemukan bahwa 115 negara berisiko tinggi atau ekstrem menggunakan tenaga kerja budak.

"Hanya sedikit negara di dunia yang benar-benar kebal terhadap perbudakan modern," kata Alex Channer, yang memimpin penelitian hak asasi manusia di Verisk Maplecroft.

Hampir 46 juta orang di seluruh dunia hidup sebagai budak, dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik, tambang dan pertanian, dijual untuk seks, terjebak dalam jeratan utang atau lahir dalam perbudakan, menurut Indeks Perbudakan Global 2016 oleh kelompok hak asasi manusia Walk Free Foundation.

Pilihan Redaksi Hampir 46 Juta Orang di Dunia Terjebak dalam Perbudakan WNI Korban Perbudakan Bicara di Konvensi Partai Demokrat AS Sebanyak 23 TKI Jadi Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Puluhan WNI Tertipu Iming-iming Gaji Besar Bekerja di Jepang

Perbudakan modern merangkap semua istilah untuk menggambarkan perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan utang, perdagangan seks, perkawinan paksa dan eksploitasi layaknya budak lainnya.

Channer mengatakan indeks Verisk Maplecroft yang dirilis Kamis (11/8) ini bertujuan untuk membantu bisnis mengidentifikasi negara-negara paling berisiko menggunakan tenaga kerja budak.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perbudakan mencuat di sektor yang beragam, dari penangkapan ikan, pertambangan dan tekstil.

Tahun lalu, Inggris meloloskan undang-undang anti-perbudakan yang mewajibkan perusahaan dengan omset 36 juta pound sterling atau lebih untuk melapor apa yang mereka lakukan guna memberantas perbudakan dari rantai pasokan mereka.

Setelah Korea Utara, laporan Verisk Maplecroft menemukan Sudan Selatan, Sudan dan Republik Demokratik Kongo (DRC), sebagai produsen terbesar kobalt didunia, sebagai negara yang menggunakan tenaga kerja budak terbesar.

Eksportir barang kelas berat India dan China memiliki 'risiko ekstrem' menggunakan tenaga budak dalam rantai pasokan mereka, bersama dengan DRC dan Pantai Gading, produsen biji kakao ternama.

Uni Eropa memiliki 'risiko menengah’ menggunakan tenaga kerja budak, sementara Inggris, Jerman, Denmark dan Finlandia merupakan empat negara besar Eropa yang memiliki risiko rendah menggunakan tenaga kerja budak.

"Secara umum, sebagian besar negara memiliki kerangka hukum yang moderat hingga sangat baik. Namun yang bervariasi adalah seberapa efektif mereka benar-benar menerapkan hukum-hukum itu," kata Channer. (stu)