Bertemu Duterte, Obama Akan Bahas Laut China Selatan dan HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, direncanakan bertemu dengan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, di sela pertemuan ASEAN di Laos 6 September mendatang.

Seperti dilansir Reuters, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Ben Rhodes, mengatakan bahwa Obama diperkirakan bakal membahas masalah ketegangan di Laut China Selatan pasca pengumuman hasil Pengadilan Tetap Arbitrase.

Pilihan Redaksi Peristiwa Putra yang Tertukar Terungkap Setelah 41 Tahun Duterte Siapkan Hadiah Bagi Informasi Soal Pejabat Korup Australia Rilis Panduan Melawan Propaganda Militan Kampanye Anti-Narkoba, Polisi Filipina Pakai Boneka Duterte

Kemelut ini bermula ketika China mengklaim sekitar 90 persen Laut China Selatan, salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia yang diyakini kaya minyak dan gas.

Klaim China di jalur perdagangan yang mencapai US$5 triliun per tahun ini tumpang-tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Filipina telah mengajukan gugatan terhadap klaim China tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase. Meskipun hasilnya dimenangkan oleh Filipina, China tetap menolak keputusan tersebut, bahkan tak mengakui keberadaan pengadilan itu.

Filipina sendiri merupakan sekutu dekat AS. Kedua negara ini bahkan sepakat untuk melakukan patroli bersama di LCS.

Selain masalah keamanan, Obama juga diperkirakan akan membahas isu-isu hak asasi manusia saat bertemu dengan Duterte.

"Kami tentu memperkirakan presiden akan mengangkat masalah beberapa pernyataan dari presiden Filipina," ujar Rhodes saat ditanya apakah Obama akan mengangkat pernyataan Duterte mengenai perempuan, jurnalis, dan topik lainnya dalam pertemuan tersebut.

Belakangan ini, Duterte menjadi sorotan karena kampanye perang terhadap narkoba yang ia canangkan sejak terpilih menjadi presiden Filipina pada 30 Juni lalu.

Sejak saat itu, lebih dari 1.900 orang tewas yang diduga bandar dan pengguna narkotika tewas dibunuh aparat atau warga. Duterte pun dikecam oleh berbagai pihak karena metodenya memberantas para pengedar dan pengguna narkoba yang dianggap tanpa pertimbangan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyampaikan kekhawatiran mereka akan kondisi penegakan hak asasi manusia di Filipina.

Menanggapi pernyataan PBB tersebut, Duterte berkata, "Kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah mereka manusia? Apa definisi kalian atas manusia?" (den)