Rusia Bantah Melakukan Serangan ke Warga Sipil Suriah
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Senin, 03 Okt 2016 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rusia terus menyangkal tudingan penyerangan terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan di Suriah. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, pun menyatakan bahwa negaranya siap melakukan investigasi jika memang ditemukan bukti kuat serangan tersebut.
"Jika ada informasi kami menyerang warga sipil, kami siap melakukan investigasi, tapi kami ingin melihat fakta dan buktinya. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang diberikan ke Rusia," ujar Galuzin dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Senin (3/10).
Menurut Galuzin, bukti selama ini tidak cukup kuat, sekadar video yang tak jelas di mana, kapan, dan bagaimana insiden itu terjadi.
Lembaga pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa sejak gencatan senjata selesai dua pekan lalu, hampir 100 anak tewas dan sejumlah rumah sakit dibom di Kota Aleppo pada Rabu (28/9).
"Syrian Observatory for Human Rights itu dikelola oleh orang Inggris dari Suriah yang kini ada di London. Ia mengaku sebagai orang yang paling mengerti tentang Suriah. Kami punya lembaga penyelidikan khusus yang kami dirikan dengan Irak, Yordania, Suriah, dan beberapa negara lain. Sekali lagi, kami siap melakukan investigasi," katanya.
Galuzin kemudian menekankan kembali bahwa hingga saat ini, AS belum juga memberikan usulan kelompok yang dianggap teroris dan pemberontak moderat. Hal ini menyulitkan koordinasi dalam melakukan serangan udara di Suriah.
"Jika sudah ditetapkan mana yang teroris dan mana yang pemberontak moderat, akan lebih mudah. Kami bisa tahu di mana koordinat jelas mereka dan yang mana yang seharusnya tidak diserang," kata Galuzin.
Ia lantas mengatakan bahwa AS secara terang-terangan menyerang tentara Suriah hingga 62 personel tewas. "Mereka adalah tentara dari pemerintah. Mengapa diserang? Mereka bilang itu kesalahan, tapi mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka sudah menyiapkan serangan itu selama dua hari," tutur Galuzin.
Sementara itu, negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk, GCC, mendesak PBB untuk melakukan intervensi guna menghentika serangan udara yang mendera Aleppo sejak gencatan senjata berakhir. GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman dan Qatar, pada Sabtu (1/10) mengatakan bahwa serangan pemerintah Suriah ke Aleppo telah menghancurkan kota itu secara sistematis dan merupakan “serangan terang-terangan yang berlawanan dengan hukum internasional.” (stu)
"Jika ada informasi kami menyerang warga sipil, kami siap melakukan investigasi, tapi kami ingin melihat fakta dan buktinya. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang diberikan ke Rusia," ujar Galuzin dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Senin (3/10).
Menurut Galuzin, bukti selama ini tidak cukup kuat, sekadar video yang tak jelas di mana, kapan, dan bagaimana insiden itu terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Syrian Observatory for Human Rights itu dikelola oleh orang Inggris dari Suriah yang kini ada di London. Ia mengaku sebagai orang yang paling mengerti tentang Suriah. Kami punya lembaga penyelidikan khusus yang kami dirikan dengan Irak, Yordania, Suriah, dan beberapa negara lain. Sekali lagi, kami siap melakukan investigasi," katanya.
Galuzin kemudian menekankan kembali bahwa hingga saat ini, AS belum juga memberikan usulan kelompok yang dianggap teroris dan pemberontak moderat. Hal ini menyulitkan koordinasi dalam melakukan serangan udara di Suriah.
"Jika sudah ditetapkan mana yang teroris dan mana yang pemberontak moderat, akan lebih mudah. Kami bisa tahu di mana koordinat jelas mereka dan yang mana yang seharusnya tidak diserang," kata Galuzin.
Ia lantas mengatakan bahwa AS secara terang-terangan menyerang tentara Suriah hingga 62 personel tewas. "Mereka adalah tentara dari pemerintah. Mengapa diserang? Mereka bilang itu kesalahan, tapi mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka sudah menyiapkan serangan itu selama dua hari," tutur Galuzin.
Sementara itu, negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk, GCC, mendesak PBB untuk melakukan intervensi guna menghentika serangan udara yang mendera Aleppo sejak gencatan senjata berakhir. GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman dan Qatar, pada Sabtu (1/10) mengatakan bahwa serangan pemerintah Suriah ke Aleppo telah menghancurkan kota itu secara sistematis dan merupakan “serangan terang-terangan yang berlawanan dengan hukum internasional.” (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK