Bocorkan Dokumen Negara, Presiden Korsel Didesak Mundur

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Senin, 31/10/2016 09:40 WIB
Bocorkan Dokumen Negara, Presiden Korsel Didesak Mundur Diduga membocorkan dokumen negara, Presiden Park Geun-hye dituntut mundur oleh sekitar 1.200 warga Korea Selatan yang berunjuk rasa di ibu kota Seoul. (Reuters/Jung Yeon-Je)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 1.200 warga Korea Selatan berunjuk rasa di Seoul pada Sabtu (29/10) kemarin menuntut pengunduran diri Presiden Park Geun-hye setelah diduga membocorkan dokumen negara kepada relasinya.

Diberitakan CNN, Presiden Park Geun-hye diduga telah membocorkan berbagai dokumen negara kepada salah satu kerabatnya, Choi Soon-sil.

Pada Selasa pekan lalu, Park mengaku dan membenarkan bahwa dirinya telah membocorkan beberapa dokumen negara kepada Choi yang bukan merupakan pejabat publik di Korsel.


Dalam permintaan maaf resminya, Park menyatakan Choi melihat "beberapa dokumen negara" dalam jangka waktu tertentu setelah dirinya menjabat sebagai presiden pada 2012 lalu.

Sebagai teman dekat Park, Choi pernah menawarkan pendapat pribadinya kepada Park mengenai urusan negara, termasuk dalam pidato Park sebelum pemilihan presiden.

"Saya terkejut dan hati saya hancur karena perbuatan saya telah menyebabkan kekhawatiran publik. Saya telah melakukannya (bocorkan dokumen negara) dengan hati yang tulus sehingga saya bisa meninjau kembali dokumen itu," tutur Park.

Afiliasi CNN di Korsel, JTBC menyampaikan kabar insiden tersebut setelah menemukan sebuah komputer bekas Choi yang berisikan berbagai dokumen negara. Selain itu, Choi juga kedapatan ikut campur tangan dalam urusan kenegaraan.

Media lokal dan partai oposisi menuduh Choi telah menyalahgunakan hubungannya dengan Park untuk memaksa konglomerat lokal menyumbangkan jutaan dolar untuk dua yayasan yang didirikannya.

Kantor Kejaksaan Korsel pada Kamis memutuskan untuk membentuk "unit investigasi khusus" guna menyelidiki kasus ini.

Berdasarkan konstitusi Korsel, Presiden Park kebal dari penuntutan pidana kecuali melakukan pemberontakan atau pengkhianatan pada negara.

Sementara itu, pengacara Choi, Lee Kyung-jae memaparkan kliennya telah kembali ke Seoul pada Minggu (30/10) untuk memberikan kesaksian kepada jaksa.

"Choi menyesal telah menyebabkan masyarakat patah semangat dan frustasi karena perbuatannya," kata Lee.

Insiden ini memukul tingkat kepercayaan dan penerimaan publik pada Park. Berdasarkan survei lokal Real Meter, sejak terkuaknya skandal ini, tingkat penerimaan publik pada Park menurun drastis menjadi 21,1 persen.

Sebelumnya, tingkat penerimaan publik terhadap Park yang menjabat hingga akhir 2017 ini mencapai 30 hingga 50 persen selama tiga tahun periode awal dia menjabat sebagai presiden.

Akibat kekacauan politik belakangan ini, Park memerintahkan 10 menterinya untuk mengundurkan diri pada Jumat (28/10) lalu. Perintah pengunduran diri itu dilayangkan antara lain kepada Menteri Urusan Politik, Menteri Luar Negeri, Menteri keamanan Nasional, dan Menteri Urusan Publik (ama)