Kemlu: AS di Tangan Trump Akan Tetap Fokus pada Asia
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Kamis, 10 Nov 2016 16:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri RI memperkirakan pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden terpilih Donald Trump akan tetap berfokus menciptakan kestabilan keamanan di kawasan Asia.
Juru Bicara Kemlu Arramanatha Nasir mengungkapkan, AS sebagai negara yang cukup berpengaruh dalam geopolitik dan ekonomi global akan tetap menerapkan kebijakan yang mempertahankan stabilitas keamanan global, salah satunya terkait Laut China Selatan.
"Terkait kebijakan AS di pemerintahan baru, kami belum bisa pastikan seperti apa. Satu hal yang penting, Asia Tenggara sepertinya tetap jadi kawasan penting bagi AS terlebih masih ada Laut China Selatan di sana," ucap Arrmanatha ketika ditemui di kantor Kemlu, Kamis (10/11).
Menurut Arrmanatha, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah strategis dan penting tak hanya bagi negara di kawasan, tapi juga negara lainnya.
Dalam hal ekonomi, ucap Arrmanatha, kawasan Asia Tenggara, khususnya LCS memiliki nilai perdagangan yang sangat besar yang tak mungkin dilupakan oleh negara yang berkepentingan, seperti AS.
"Sumber perdagangan di kawasan Asia Tenggara khususnya LCS sendiri saja mencapai US$ 5 triliun. Jadi kalau keamanan di sana terancam bukan hanya negara di kawasan yang terdampak, tapi juga negara lain," kata Arrmanatha.
"Apalagi AS sebagai negara ekonomi yang besar punya kepentingan ekonomi di sana. Semua negara jadi sadar perlunya menjaga stabilitas di sana termasuk AS," ungkap Arrmanatha menambahkan.
Selain itu, menurut Arrmanatha, AS di bawah kepemimpinan siapapun dianggap akan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi, pluralisme, dan HAM. Ia menyatakan, pendekatan AS di tangan Trump akan tetap menghargai negara Muslim.
Trump dalam berbagai kampanyenya memang kerap melontarkan retorika yang dinilai menyakiti umat Muslim. Konglomerat ini sempat menyerukan pelarangan memasuki AS bagi seluruh warga Muslim, dengan dalih agar AS tak disusupi teroris.
Konglomerat asal New York ini juga kerap menggunakan istilah "teroris Islam radikal" untuk merujuk sejumlah serangan terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Istilah ini selalu dihindari oleh pemerintah Barack Obama.
"Pernyataan (Trump soal Muslim) itu hanya retorika kampanye saja, tidak bisa menjadi kesimpulan kebijakan AS secara gamblang. Kita perlu waktu untuk lihat bagaimana kebijakan AS di tangan Trump. AS sebagai negara demokrasi dirasa tetap akan mempertahankan respect dan nilai pluralismenya," kata Arrmanatha. (ama)
Juru Bicara Kemlu Arramanatha Nasir mengungkapkan, AS sebagai negara yang cukup berpengaruh dalam geopolitik dan ekonomi global akan tetap menerapkan kebijakan yang mempertahankan stabilitas keamanan global, salah satunya terkait Laut China Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ekonomi, ucap Arrmanatha, kawasan Asia Tenggara, khususnya LCS memiliki nilai perdagangan yang sangat besar yang tak mungkin dilupakan oleh negara yang berkepentingan, seperti AS.
"Sumber perdagangan di kawasan Asia Tenggara khususnya LCS sendiri saja mencapai US$ 5 triliun. Jadi kalau keamanan di sana terancam bukan hanya negara di kawasan yang terdampak, tapi juga negara lain," kata Arrmanatha.
"Apalagi AS sebagai negara ekonomi yang besar punya kepentingan ekonomi di sana. Semua negara jadi sadar perlunya menjaga stabilitas di sana termasuk AS," ungkap Arrmanatha menambahkan.
Selain itu, menurut Arrmanatha, AS di bawah kepemimpinan siapapun dianggap akan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi, pluralisme, dan HAM. Ia menyatakan, pendekatan AS di tangan Trump akan tetap menghargai negara Muslim.
Trump dalam berbagai kampanyenya memang kerap melontarkan retorika yang dinilai menyakiti umat Muslim. Konglomerat ini sempat menyerukan pelarangan memasuki AS bagi seluruh warga Muslim, dengan dalih agar AS tak disusupi teroris.
Konglomerat asal New York ini juga kerap menggunakan istilah "teroris Islam radikal" untuk merujuk sejumlah serangan terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Istilah ini selalu dihindari oleh pemerintah Barack Obama.
"Pernyataan (Trump soal Muslim) itu hanya retorika kampanye saja, tidak bisa menjadi kesimpulan kebijakan AS secara gamblang. Kita perlu waktu untuk lihat bagaimana kebijakan AS di tangan Trump. AS sebagai negara demokrasi dirasa tetap akan mempertahankan respect dan nilai pluralismenya," kata Arrmanatha. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK