Warga Filipina Minta Makam Ferdinand Marcos Dipindahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagian warga Filipina mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah badan peradilan itu mengizinkan pemerintah untuk memindahkan makam mantan pemimpin Filipina, Ferdinand Marcos, di pemakaman pahlawan Filipina. Pengajuan banding ini hanya berselang tiga hari setelah pada Jumat pekan lalu, pemerintah selesai memindahkan jenazah Marcos ke pemakaman pahlawan di tengah Kota Manila.

Keputusan pemindahan jasad Marcos ke pemakaman pahlawan ini menuai kritik dan penolakan dari ribuan warga yang menganggap Marcos diktator yang korup dan kerap melanggar HAM sehingga tidak pantas dianggap sebagai pahlawan Filipina.

Sejumlah warga yang mengajukan banding ke pengadilan adalah keluarga korban pemerintahan Marcos. Para keluarga korban itu meminta MA Filipina untuk menggali kembali makam Marcos dengan alasan badan peradilan itu tidak cukup memberikan waktu bagi warga untuk mengajukan banding terhadap putusan MA terkait penguburan Marcos.

Lihat juga: Diktator Filipina Ferdinand Marcos Dikubur di Makam Pahlawan

Sekitar dua minggu lalu, MA mengesahkan permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk memindahkan Marcos ke pemakaman pahlawan, langkah yang selalu ditentang oleh Presiden Filipina sebelumnya yakni Benigno Aquino III.

Sejak putusan MA itu keluar, keluarga Marcos dan pemerintah Filipina bergerak cepat dengan diam-diam memindahkan jasad Marcos tersebut, menghiraukan aksi protes yang dilontarkan sebagian warga Filipina.

"Bagaimana seorang penjarah yang zalim dan merupakan pelanggar HAM diberikan penghormatan dengan dimakamkan di tempat pahlawan?" ungkap salah seorang angota Kongres Filipina Edcel Lagman seperti dikutip AFP, Senin (21/11).

Lagman memiliki saudara yang menjadi korban penculikan akibat pembangkangan dan sikap anti-Marcos. Hingga saat ini, Lagman tidak pernah melihat saudaranya itu lagi. Lagman yang merupakan anggota oposisi dari DPR Filipina itu mengajukan "mosi penggalian kubur" dan memperdebatkan bahwa putusan MA itu belum final.

Sejumlah warga lainnya yang mengaku korban pemerintahan Marcos juga meminta MA menghukum keluarga Marcos dan militer Filipina yang dianggap telah menyalahi aturan. Pasalnya, pemindahan makam Marcos dilakukan sebelum masa 15 hari pengajuan banding habis. Pemindahan kuburan Marcos dianggap sebagai penghinaan kepada negara.

Kelompok warga yang menolak pemakaman Marcos ini juga menyatakan akan menggelar aksi protes besar-besaran pada Jumat mendatang.

Memimpin Filipina selama dua setengah dekade, Marcos dikenal sebagai presiden bertangan besi, diktator dan korup. Oleh karena itu, banyak warga menentang usulan pemberian liang kubur di makam pahlawan bagi tokoh yang wafat pada 1989 itu.

Lihat juga: Dinilai Tak Berguna, Filipina Pertimbangkan Keluar dari ICC

Marcos mulai memimpin Filipina sejak 1965 hingga revolusi "People Power" pada 1986 melengserkannya. Keluarga Marcos diperkirakan mengumpulkan kekayaan hingga US$10 miliar, atau sekitar Rp135 triliun.

Di ujung masa kepemimpinannya, Marcos dituding sebagai kleptokrat, yakni pemimpin pemerintahan yang mengambil uang pungutan berupa pajak dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri.

Setelah lengser, Marcos melarikan diri ke Hawaii dan wafat dalam pengasingan pada 1989. Tubuhnya diawetkan dan dipamerkan di sebuah makam di kampung halamannya di wilayah Filipina utara.

Menurut buku berjudul The Making of the Philippines yang ditulis Frank Senauth, "Marcos telah mengalihkan sejumlah besar uang pemerintah untuk mendanai kampanye partainya, Kilusang Bagong Lipunan."

Pemerintah Filipina menyita kurang dari US$5 miliar kekayaan keluarga Marcos dan kroninya, baik dalam bentuk uang tunai, saham, properti real-estate, karya seni dan perhiasan. (den)