Kolombia Sepakati Perjanjian Damai Baru dengan FARC

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Rabu, 23/11/2016 12:13 WIB
Kolombia Sepakati Perjanjian Damai Baru dengan FARC Presiden Kuba Raul Castro (tengah), Presiden Kolombia Juan Manuel Santos (kiri) dan ketua FARC Rodrigo Londono (kanan) saat sepakat berdamai dalam pertemuan di Havana pada September 2016. (Reuters/Alexandre Meneghini)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Kolombia Juan Manuel Santos memaparkan bahwa pemerintah Kolombia dan pemberontak Marxis FARC akan menandatangani dokumen kesepakatan damai yang baru pada Kamis (24/11) dan akan dikirim kepada Kongres untuk disetujui.

Penetapan kesepakatan perdamaian baru oleh pemerintah Kolombia ini menandakan akhir dari perang saudara selama 52 tahun. Kesepakatan damai sempat mandek lantaran hasil referendum pada awal Oktober lalu menunjukkan sebanyak 50,23 persen warga menolak perjanjian damai dengan FARC.

"Kita punya kesempatan unik untuk menutup bagian menyakitkan dalam sejarah kita yang telah melukai jutaan warga Kolombia selama setengah abad," ungkap Santos seperti dikutip dari Reuters, Selasa (22/11).


Dokumen perdamaian akan ditandatangani di ibu kota Kolombia, Bogota, oleh Santos dan pemimpin FARC Rodrigo Londono. Kesepakatan perdamaian ini membawa Santos, 65, meraih Nobel Perdamaian pada bulan lalu.

Keputusan pemerintah untuk meratifikasi perbaikan dokumen kesepakatan damai tanpa menggelar kembali referendum dinilai akan memicu amarah dari pihak oposisi perjanjian damai, terutama mantan Presiden Kolombia, Alvaro Uribe.

Revisi dokumen perjanjian nampaknya tidak terlalu mengubah dokumen perjanjian asli yang berisikan sekitar 310 halaman. Hasil perbaikan dokumen menunjukan hanya ada beberapa modifikasi, seperti klarifikasi hak milik pribadi dan merinci prosedur penahanan anggota pemberontak di wilayah terpencil akibat kejahatan yang mereka lakukan selama perang.

Uribe sejak awal mempelopori gerakan penolakan terhadap perjanjian damai. Ia mendesak pemerintah untuk merubah dokumen kesepakatan perdamaian lebih dalam lagi sebelum menyetujuinya.

Dalam perjanjian damai itu, Uribe menginginkan setiap pemimpin dan anggota pemberontak FARC ditahan akibat kejahatan mereka selama perang dan tidak diperbolehkan menjadi pejabat publik.

"Dokumen perjanjian baru ini mungkin tidak akan memuaskan bagi sebagian orang namun itulah yang biasa terjadi. Selalu ada kritik-kritik dalam suatu perjanjian damai. Ini sangat dimengerti dan (kritikan) dihargai," papar Santos. 

Presiden Kolombia itu juga memperingatkan adanya referendum hanya akan memposisikan bangsa dalam ancaman gencatan senjata dan perpecahan.

FARC atau Pasukan Bersenjata Revolusi Kolombia adalah gerakan perlawanan Marxist yang lahir di tahun 1964 di tengah kesenjangan sosial-ekonomi di Kolombia.

Mendapat pendanaan dari penjualan kokain dan tebusan penculikan, kelompok ini berkembang dengan 17 ribu tentara di seluruh negeri.

Di saat pemberontakan di Amerika Latin berhasil dikalahkan atau berdamai dengan para pemimpin sayap-kanan, FARC di Kolombia malah semakin kuat.

Tentara Kolombia dan FARC telah berperang lebih dari 50 tahun dan menewaskan 260 ribu orang, 45 ribu orang hilang dan membuat 6,8 juta kehilangan tempat tinggal. Perang ini juga melibatkan para kartel narkoba di negara produsen kokain terbesar dunia itu.

Tiga perundingan damai dengan FARC sebelumnya berakhir kegagalan.

Barulah setelah pertempuran besar dari 2006-2009 -Santos saat itu menjabat menteri pertahanan- FARC yang melemah sepakat kembali ke meja perundingan.

Sayangnya, akhir perang saudara dengan pemberontak FARC ini tidak lantas menjadikan Kolombia terbebas dari kekerasan dan bisnis kokain terbesar di dunia yang selama ini berkontribusi terhadap kemunculan geng kriminal berbahaya di negara itu.  (ama)