Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China menyatakan sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara tidak dimaksudkan untuk menyasar perdagangan normal dan merugikan warga sipil.
"[Resolusi ini] menghindari konsekuensi merugikan untuk warga sipil Korea Utara dan kebutuhan kemanusiaan, dan tidak bertujuan untuk menciptakan efek negatif pada perdagangan normal," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang sebagaimana dikutip
Reuters, Kamis (1/12).
Dia juga mengatakan China selalu menegakkan resolusi PBB dengan penuh tanggung jawab. Sikap itu tidak akan berubah, termasuk untuk resolusi terbaru yang membatasi ekspor negara terisolasi itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopsi resolusi untuk memangkas ekspor batu bara Korut yang merupakan salah satu kontributor pemasukan terbesar untuk negara tersebut.
Sanksi pembatasan yang ditetapkan karena percobaan senjata nuklir ini diperkirakan akan memotong seperempat pemasukan ekspor Korut.
China diyakini adalah satu-satunya negara yang membeli batu bara dari Korut. Meski menolak aksi nuklir, China tetap menjadi pendukung perekonomian dan diplomasi Pyongyang.
Geng kembali menekankan ajakan untuk berdiskusi dan mengingatkan semua pihak agar tidak memperburuk situasi.
China menyatakan penempatan senjata THAAD anti-rudal dari Amerika Serikat di Korea Selatan akan sangat memengaruhi keamanan China dan tidak berpengaruh apa-apa pada Korut.
"China menentang penempatan THAAD anti-rudal di semenanjung, dan mengimbau pihak terkait untuk menghentikan proses ini," kata Geng.
Negara tirai bambu juga meyakini AS, Korsel, dan Jepang tidak seharusnya mengandalkan tekanan China kepada Korut untuk mengakhir program nuklirnya.
(has)