Wali Kota di AS Minta Trump Lindungi Imigran Muda Ilegal
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Jumat, 09 Des 2016 05:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah wali kota di Amerika Serikat meminta presiden terpilih AS, Donald Trump, mempertahankan kebijakan imigrasi yang dapat mempertahankan imigran muda ilegal agar tetap bisa tinggal dan bekerja di AS. Dihapusnya kebijakan penangguhan kedatangan imigran anak (DACA) dianggap cukup dapat membahayakan ekonomi AS.
"Program tersebut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keselamatan publik serta keamanan nasional," ungkap wali kota Chicago, Rahm Emanuel dalam sebuah surat yang juga ditandatangani oleh wali kota New York, Los Angeles, dan Houston seperti dikutip Reuters, Rabu (7/12).
"Sebagai wali kota kami harus merangkul mereka yang mencari mimpi di Amerika dengan konsisten memberikan apa yang sudah kita janjikan," bunyi pernyataan itu.
Kebijakan DACA dibentuk oleh pemerintahan Barack Obama pada 2012 lalu. Kebijakan ini memungkinkan imigran muda tanpa dokumen yang datang ke AS sebelum usia 16 tahun dapat tinggal di
negeri Paman Sam tanpa ancaman deportasi. Mereka diberi penangguhan deportasi selama dua tahun sejak tiba di AS.
Dalam surat itu, para wali kota tersebut memperingatkan bahwa sekitar US$9,9 miliyar pendapatan pajak akan hilang selama empat tahun dan sekitar US$433,4 miliar GDP akan habis dalam 10 tahun, jika Trump menghentikan kebijakan ini.
Mereka juga meminta kebijakan ini dapat dilanjutkan hingga Kongres memodernisasi sistem keimigrasian AS dan memberikan instrumen permanen lainnya untuk melindungi para imigran muda ilegal tersebut dari ancaman deportasi.
Hingga saat ini, sekitar 742 ribu pemuda imigran tanpa dokumen terdaftar dalam DACA. Program ini merupakan perluasan kebijakan imigrasi yang dimiliki oleh sejumlah di AS, yang kerap disebut "kota suaka", di mana sebagian penegak hukum lokal di sana enggan melaporkan imigran gelap yang datang ke kota mereka pada otoritas federal.
Dewan Kota Santa Ana sepakat mendeklarasikan kota yang berpendudukan sekitar 325 ribu orang itu sebagai kota suaka. Sebagian besar penduduk mereka merupakan kelahiran asing dan keturunan Hispanik.
Dewan Pengawas Los Angeles juga telah meminta departemen daerah untuk mengusulkan rancangan kebijakan perlindungan bagi imigran gelap kepada pihak imigrasi AS.
Sebagai presiden, Trump memiliki wewenang untuk menghentikan kebijakan DACA. Taipan real-estate ini juga disebut pernah mengancam akan memotong dana federal keimigrasian sejumlah kota suaka tersebut.
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, menyatakan tidak bisa menanggapi potensi penghentian kebijakan DACA ini oleh pemerintahan baru AS nanti di tangan Trump.
Ernest menegaskan bahwa pemerintahan Obama saat ini terus berupaya meyakinkan tim transisi Trump agar memahami mengapa DACA penting untuk dibentuk.
Sejak memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden AS, Trump kerap melontarkan sejumlah pernyataan skeptis mengenai para imigran di AS. Trump kerap berjanji akan menerapkan kebijakan imigrasi ketat jika terpilih jadi presiden AS. Kala itu, Trump pun berjanji akan memulangkan 11 juta imigran ilegal yang tinggal di AS tanpa dokumen keimigrasian yang lengkap.
Dalam sebuah kampanye, konglomerat asal New York itu juga pernah berjanji akan membangun tembok di sepanjang perbatasan untuk menghalau imigran Meksiko, yang menurutnya hanya menjadi pelaku kriminal dan pemerkosa di AS.
Usai menang dalam pemilu 8 November lalu, Trump bahkan memaparkan rencananya untuk mendeportasi sebanyak 3 juta orang di AS yang diduga sebagai kriminal dan pengedar narkoba. (stu)
"Program tersebut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keselamatan publik serta keamanan nasional," ungkap wali kota Chicago, Rahm Emanuel dalam sebuah surat yang juga ditandatangani oleh wali kota New York, Los Angeles, dan Houston seperti dikutip Reuters, Rabu (7/12).
"Sebagai wali kota kami harus merangkul mereka yang mencari mimpi di Amerika dengan konsisten memberikan apa yang sudah kita janjikan," bunyi pernyataan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat itu, para wali kota tersebut memperingatkan bahwa sekitar US$9,9 miliyar pendapatan pajak akan hilang selama empat tahun dan sekitar US$433,4 miliar GDP akan habis dalam 10 tahun, jika Trump menghentikan kebijakan ini.
Mereka juga meminta kebijakan ini dapat dilanjutkan hingga Kongres memodernisasi sistem keimigrasian AS dan memberikan instrumen permanen lainnya untuk melindungi para imigran muda ilegal tersebut dari ancaman deportasi.
Hingga saat ini, sekitar 742 ribu pemuda imigran tanpa dokumen terdaftar dalam DACA. Program ini merupakan perluasan kebijakan imigrasi yang dimiliki oleh sejumlah di AS, yang kerap disebut "kota suaka", di mana sebagian penegak hukum lokal di sana enggan melaporkan imigran gelap yang datang ke kota mereka pada otoritas federal.
Dewan Kota Santa Ana sepakat mendeklarasikan kota yang berpendudukan sekitar 325 ribu orang itu sebagai kota suaka. Sebagian besar penduduk mereka merupakan kelahiran asing dan keturunan Hispanik.
Dewan Pengawas Los Angeles juga telah meminta departemen daerah untuk mengusulkan rancangan kebijakan perlindungan bagi imigran gelap kepada pihak imigrasi AS.
Sebagai presiden, Trump memiliki wewenang untuk menghentikan kebijakan DACA. Taipan real-estate ini juga disebut pernah mengancam akan memotong dana federal keimigrasian sejumlah kota suaka tersebut.
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, menyatakan tidak bisa menanggapi potensi penghentian kebijakan DACA ini oleh pemerintahan baru AS nanti di tangan Trump.
Ernest menegaskan bahwa pemerintahan Obama saat ini terus berupaya meyakinkan tim transisi Trump agar memahami mengapa DACA penting untuk dibentuk.
Sejak memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden AS, Trump kerap melontarkan sejumlah pernyataan skeptis mengenai para imigran di AS. Trump kerap berjanji akan menerapkan kebijakan imigrasi ketat jika terpilih jadi presiden AS. Kala itu, Trump pun berjanji akan memulangkan 11 juta imigran ilegal yang tinggal di AS tanpa dokumen keimigrasian yang lengkap.
Dalam sebuah kampanye, konglomerat asal New York itu juga pernah berjanji akan membangun tembok di sepanjang perbatasan untuk menghalau imigran Meksiko, yang menurutnya hanya menjadi pelaku kriminal dan pemerkosa di AS.
Usai menang dalam pemilu 8 November lalu, Trump bahkan memaparkan rencananya untuk mendeportasi sebanyak 3 juta orang di AS yang diduga sebagai kriminal dan pengedar narkoba. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK