Jaksa Agung Thailand Dakwa 19 Anggota Kaus Merah

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Thailand mendakwa 19 pemimpin kelompok gerakan kaus merah yang beroposisi karena melanggar larangan melakukan pertemuan politik.

"Hari ini Jaksa Agung memerintahkan ke-19 orang dikenai dakwaan dan pengadilan menerima dakwaan itu. Kami akan mengajukan agar mereka tidak ditahan,” ujar Winyat Chatmoontree, pengacara gerakan kaus merah, kepada wartawan.

Ke-19 orang ini semula ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi pada Agustus lalu. Mereka dituduh melanggar larangan pertemuan politik karena membentuk pusat pengawasan saat dilaksanakan referendum perubahan Undang-Undang Dasar yang diadakan oleh pemerintah militer.

Sejak kudeta militer tahun 2014, dua pemimpin gerakan kaus merah, Nattawut Saikua dan Jutuporn Prompan, beberapa kali ditangkap karena memprotes pemerintahan militer. Kedua tokoh ini mengkritik konstitusi baru buatan militer karena akan bisa membuat militer terus berkuasa dalam jangka waktu lama.

Gerakan kaos merah, yang memiliki nama resmi Front Bersatu bagi Demokrasi Menentang Kediktatoran, memimpin aksi unjuk rasa yang mendukung Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2009 dan 2010.

Thaksin dilengserkan oleh militer pada 2006, membuat iklim perpolitikan di Thailand terpecah.  

Kelompok kaus merah juga melakukan aksi unjuk rasa pada 2014 ketika adik Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, dikudeta.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada Mei 2014, junta militer bergerak untuk menghilangkan pengaruh Thaksin dan menangkap para pegiat, wartawan dan pembangkang.

Pilihan Redaksi Warga Thailand Beri Hak Suara dalam Referendum Partai Mantan PM Thailand Tampik Terlibat Serangan Bom Junta Militer Thailand Denda Mantan PM Yingluck Rp13 Triliun

Setelah berkuasa, junta militer mengeluarkan peraturan larangan pertemuan politik yang diikuti oleh lebih dari lima orang. Penguasa Thailand juga telah memanggil ratusan orang untuk dimintai keterangan.

Pendukung gerakan kaus merah menilai junta militer secara khusus menyasar anggota kelompoknya yang mendukung keluarga Shinawatra. Militer Thailand membantah tudingan tersebut.

Warga Thailand menyetujui konstitusi baru buatan militer melalui referendum. Menurut sejumlah pengamat, langkah ini didorong oleh keinginan rakyat yang mendambakan stabilitas politik setelah negara ini dilanda kudeta selama beberapa kali.   

Konstitusi baru ini merupakan komponen penting dalam bagi junta militer menuju pemilu yang rencananya akan digelar pada akhir 2017.

Setelah konstitusi baru ini disetujui oleh Raja Maha Vajiralongkorn, junta militer harus membuat peraturan perundangan agar proses pemilu bisa berjalan. (yns)