Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pemerintahannya siap membantu proses evakuasi di Aleppo, Suriah.
“Kami siap membawa warga sipil terluka, yang bukan militan, seperti anak-anak dan perempuan, ke Israel untuk dirawat di rumah sakit,” ujar Netanyahu kepada wartawan asing seperti dikutip
Reuters, Rabu (21/12).
Selama perang sipil di Suriah berlangsung, tak sedikit orang yang terluka secara diam-diam dilarikan ke wilayah pendudukan Israel, Golan, untuk dibawa ke rumah sakit. Hal ini dilakukan meski kedua negara secara resmi dalam keadaan perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mencari cara memperluas bantuan medis bagi korban sipil pada tragedi Suriah, khususnya di Aleppo,” kata Netanyahu.
Di Suriah, operasi evakuasi yang berjalan sejak pekan lalu telah berhasil membawa sekitar 37 ribu warga sipil dan pemberontak keluar dari Aleppo.
Puluhan ribu warga tersebut dibawa ke sejumlah area yang dikuasai oposisi sebelum akhirnya dibiarkan memilih tujuan selanjutnya.
Sementara itu, Komite Palang Merah Internasional menyebutkan hanya ada 25 ribu warga saja yang berhasil dievakuasi sejak Kamis pekan lalu.
Proses evakuasi ini merupakan hasil kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dan kelompok pemberontak di Kota Aleppo.
Meskipun proses evakuasi sempat terhambat oleh informasi yang simpang siur, kedua belah pihak tetap menyatakan bahwa proses evakuasi tetap berlanjut.
Insiden pembakaran bus evakuasi juga sempat terjadi di tengah proses pemindahan warga sipil. Sekelompok orang bersenjata diduga membakar lima bus yang sedianya digunakan untuk evakuasi di kawasan dekat Idlib, Suriah pada Minggu pekan lalu.
Menurut utusan perdamaian PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, sekitar 50 ribu, termasuk 40 ribu di antaranya warga sipil, masih terkepung di Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah.
Pada Jumat lalu, rapat Dewan Keamanan PBB soal krisis di Aleppo yang diinisiasi Perancis juga dengan tegas memeriksa pengerahan pengamat PBB untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran dan aksi balas dendam dalam proses gencatan senjata dan evakuasi di Aleppo ini.
(aal)