AS Abstain Veto Resolusi, PBB Resmi Kecam Pemukiman Yahudi
Susetyo Dwi Prihadi | CNN Indonesia
Sabtu, 24 Des 2016 08:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat tampaknya membuat geram Israel, sebab negara itu menolak memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam permukiman Yahudi yang didirikan Israel di wilayah Palestina.
Dalam sidang tersebut, AS memilih untuk abstain, sehingga membuka jalan bagi 14 anggota lainnya untuk menyetujui resolusi tersebut.
Seperti dikutip dari Reuters, resolusi untuk mengecam Israel soal pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diajukan oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal sehari setelah Mesir menarik diri di bawah tekanan dari Israel dan Presiden terpilih AS Donald Trump.
“Selama ini resolusi Dewan Keamanan PBB selama hampir delapan tahun bersikap tidak proposional. Tapi hari ini ada sejarah baru telah diputuskan,” kata Duta besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.
Abstainnya AS dipandang sebagai perpisahan menyakitkan dari Obama, yang telah memiliki hubungan sengit dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Resolusi tersebut menuntut agar Israel segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur dan mengatakan pembentukan permukiman oleh Israel tidak memiliki validalitas di bawah hukum Internasional.
Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, daerah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Sementara itu setelah keputusan AS ini, Netanyahu langsung gusar. Mereka menyalahkan Obama karena gagal melindungi Israel dan 'geng PBB’.
“Kami menolak resolusi anti-Israel yang memalukan ini dan tidak akan tinggal diam," kata kantor Netanyahu dalam pernyataan.
Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.
(tyo)
Dalam sidang tersebut, AS memilih untuk abstain, sehingga membuka jalan bagi 14 anggota lainnya untuk menyetujui resolusi tersebut.
Seperti dikutip dari Reuters, resolusi untuk mengecam Israel soal pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diajukan oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal sehari setelah Mesir menarik diri di bawah tekanan dari Israel dan Presiden terpilih AS Donald Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abstainnya AS dipandang sebagai perpisahan menyakitkan dari Obama, yang telah memiliki hubungan sengit dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Resolusi tersebut menuntut agar Israel segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur dan mengatakan pembentukan permukiman oleh Israel tidak memiliki validalitas di bawah hukum Internasional.
Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, daerah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Sementara itu setelah keputusan AS ini, Netanyahu langsung gusar. Mereka menyalahkan Obama karena gagal melindungi Israel dan 'geng PBB’.
“Kami menolak resolusi anti-Israel yang memalukan ini dan tidak akan tinggal diam," kata kantor Netanyahu dalam pernyataan.
 Pemukiman Yahudi di Tepi Barat (Foto: Reuters/Ronen Zvulun) |
Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.
(tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK