Kemlu Tetap Jadwalkan Kunjungan Jokowi ke Australia

Jakarta, CNN Indonesia -- Meskipun hubungan kedua negara sedang diterpa isu penghentian kerja sama militer, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia akan tetap dijadwalkan.

“Kunjungan ke Australia sedang kami atur ulang karena faktanya memang sulit mengatur jadwal pertemuan kedua pemimpin negara, tapi tetap kami jadwalkan,” ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (5/1).

Jokowi sebenarnya dijadwalkan bertandang ke Australia pada 6 hingga 8 November lalu. Namun karena situasi politik dan keamanan di DKI Jakarta yang kurang kondusif saat itu, Kemlu menunda kunjungan Jokowi tersebut.

Setelah Tentara Negara Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sempat timbul pertanyaan mengenai rencana kunjungan Jokowi ke negeri kangguru itu.

Pilihan Redaksi Australia Tanggapi Penghentian Kerja Sama Militer dengan TNI Panglima: Australia Memelesetkan Pancasila jadi Pancagila Australia Bantah Coba Rekrut Prajurit Terbaik Indonesia Ryamizard: Australia Minta Kasus TNI-ADF Tak Meluas Wiranto: TNI Hanya Hentikan Pelatihan Bahasa dengan Australia

Namun menurut Arrmanatha, penghentian sementara kerja sama militer ini tidak memengaruhi hubungan baik yang selama ini terjalin antara Jakarta dan Canberra.

Arrmanatha menyatakan, Indonesia dan Australia akan tetap menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dengan tidak mencampuri urusan masing-masing negara.

“Tentunya [Indonesia dan Australia] sama-sama memegang prinsip untuk menjaga hubungan kedua negara. Ini adalah prinsip yang [Indonesia] pegang baik dengan Australia dan juga negara lain,” kata Arrmanatha.

Sebelumnya, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa penghentian kerja sama ini dilakukan karena ada materi pelajaran militer Australia yang diduga melecehkan Indonesia.

Dugaan pelecehan tersebut ditemukan saat seorang perwira Angkatan Darat mengajar di Australia, sebagai bagian dari kerja sama TNI dengan militer negeri kangguru itu.

Perwira tersebut melaporkan, dalam kurikulum militer Australia ditemukan dukungan pada kemerdekaan Timor Leste dan Papua, serta Pancasila yang dipelesetkan menjadi Pancagila.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, sudah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas masalah ini.

Menanggapi pernyataan ini, Menlu RI, Retno LP Marsudi, meminta Australia untuk terus memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan. Hal ini disampaikan Retno saat menghubungi Menlu Australia, Julie Bishop.

"Saya menyampaikan dan memastikan investigasi secara thorough (menyeluruh) dan kami diberitahu hasil investigasi seperti apa," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan. (has)