Puluhan Ribu Warga Protes Peringanan Hukuman Politisi Romania

AFP, CNN Indonesia | Rabu, 01/02/2017 08:15 WIB
Puluhan ribu warga Romania turun ke jalan memprotes dekrit darurat yang memungkinkan sejumlah politisi untuk menghindari proses hukum. Puluhan ribu warga Romania turun ke jalan memprotes keringanan hukuman untuk politisi. (AFP/DANIEL MIHAILESCU)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Sosial-Demokrat Romania mengadopsi dekrit darurat yang memungkinkan beberapa politisi untuk menghindari tuntutan hukum. Inisiatif ini memancing puluhan ribu warga turun ke jalan.

"Kami telah mengadopsi peraturan ini untuk menyesuaikan legislasi dengan keputusan mahkamah konstitusi," kata Menteri Hukum Florin Lordache sebagaimana dikutip AFP, Rabu (1/2).

Ribuan demonstran berkumpul di depan kantor utama pemerintahan di Bukares, berteriak "pencuri."


Dekrit darurat ini sebelumnya tidak termasuk dalam agenda harian pemerintah. Langkah tersebut akan berlaku segera setelah resmi diterbitkan, melangkahi parlemen.

Perdana Menteri Sorin Grindeanu menerbitkan peraturan yang membuat beberapa perbuatan tidak lagi dikategorikan pidana. Selain itu, penyalahgunaan wewenang hanya bisa berujung penahanan jika mengakibatkan kerugian lebih dari 44 ribu euro atau setara Rp6 miliar.

Perubahan ini memungkinkan pemimpin sosial-demokrat Livio Dragnea yang saat ini sedang diadili karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk bisa bebas.

Pemerintahan juga mengajukan peraturan lain yang bisa membebaskan narapidana dengan hukuman hingga lima tahun karena kejahatan tanpa kekerasan.

Romania menyatakan langkah ini juga akan menjadi subjek dekrit darurat tersebut.

Puluhan ribu orang protes di Bukares dan kota-kota lainnya pada Minggu (29/1), menyerukan pembatalan kedua perubahan tersebut.

Kedua peraturan itu juga ditolak oleh sejumlah pejabat dan institusi seperti Jaksa Agung Augustin Lazar, Kepala Jaksa Antikorupsi Laura Codruta Kovesi dan Presiden Mahkamah Tinggi Cristina Tarcea.

Selasa, Departemen Pemberantasan Penipuan (DLAF) ikut mengkritik peraturan tersebut, menyatakan peringanan hukuman ini membatasi kapasitasnya untuk "melindungi kepentingan Uni Eropa di Romania secara efisien."

Dalam laporan tahunan yang dirilis pekan lalu, Komisi Eropa, yang secara ketat memonitor reformasi hukum di Romania, memperingatkan agar tidak mengajukan perubahan yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.

(aal)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK