Kisruh Permukiman di Palestina, Pertemuan Jerman-Israel Batal
CNN Indonesia
Rabu, 15 Feb 2017 03:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan bilateral antara pemerintah Jerman dan Israel yang direncanakan akan berlangsung pada Mei mendatang dilaporkan batal, menyusul meningkatnya rasa frustasi Berlin terkait aktivitas permukiman ilegal kaum Yahudi di Tepi Barat.
Seorang juru bicara Kementerian Israel menuturkan kendala penundaan terletak pada pihak pemerintah Jerman.
Meski begitu, seorang pejabat senior Jerman mengaku, batalnya pertemuan disebabkan perbedaan jauh antara kedua negara dalam menyikapi masalah perdamaian di Timur Tengah, khususnya mengenai konflik Israel dengan Palestina.
"Hubungan kedua negara benar-benar terkikis. Kami nyaris menyerah untuk merealisasikan pertemuan di tengah situasi dan kondisi saat ini," ungkap pejabat senior itu seperti dikutip Reuters, Selasa (14/2).
Berlin telah lama menjalin hubungan bilateral yang cukup kuat dengan Israel, sebagai langkah "menebus dosa" kekejaman Perang Dunia II atas pembunuhan setidaknya enam juta orang Yahudi oleh Nazi.
Namun, hubungan kuat Berlin dan Tel Aviv mesti diuji selama beberapa tahun terakhir akibat perbedaan pendirian dalam menangani masalah perdamaian di Timur Tengah.
Jerman mempertanyakan komitmen pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait kemajuan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina, yang telah dirundung konflik sejak puluhan tahun lalu.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya membuat Netanyahu berani membangun permukiman baru di wilayah Palestina termasuk Yerusalem.
Sebab, semasa kampanye hingga terpilih menjadi Presiden AS ke-45, Trump mengaku dirinya sebagai “sahabat sejati” Israel dan bahkan berjanji akan megakui Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut. Usai memenangi pemilu, bahkan muncul wacana Trump ingin memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut.
Padahal, selama ini, status Yerusalem menjadi pusat konflik Palestina dan Israel. Palestina ingin menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota negaranya di masa depan.
Sementara itu, Jerman dan komunitas internasional mengecam pembangunan ilegal Israel yang dianggap kian menghambat resolusi dua negara ini sejak lama.
Walaupun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengecam pendudukan ini, Tel Aviv nampaknya berkeras tetap memperluas permukiman tersebut.
Sejauh ini, Israel telah membangun 120 ribu permukiman di Tepi Barat yang ditempati setidaknya 350 ribu kaum Yahudi. Sementara itu, sekitar 200 ribu kaum Yahudi lainnya tinggal di Yerusalem Timur.
Israel bahkan baru-baru ini meloloskan undang-undang untuk melegalkan pembangunan sekitar 4.000 rumah di tanah pribadi yang dimiliki warga Palestina di Tepi Barat.
Seorang juru bicara Kementerian Israel menuturkan kendala penundaan terletak pada pihak pemerintah Jerman.
Meski begitu, seorang pejabat senior Jerman mengaku, batalnya pertemuan disebabkan perbedaan jauh antara kedua negara dalam menyikapi masalah perdamaian di Timur Tengah, khususnya mengenai konflik Israel dengan Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berlin telah lama menjalin hubungan bilateral yang cukup kuat dengan Israel, sebagai langkah "menebus dosa" kekejaman Perang Dunia II atas pembunuhan setidaknya enam juta orang Yahudi oleh Nazi.
Namun, hubungan kuat Berlin dan Tel Aviv mesti diuji selama beberapa tahun terakhir akibat perbedaan pendirian dalam menangani masalah perdamaian di Timur Tengah.
Jerman mempertanyakan komitmen pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait kemajuan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina, yang telah dirundung konflik sejak puluhan tahun lalu.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya membuat Netanyahu berani membangun permukiman baru di wilayah Palestina termasuk Yerusalem.
Sebab, semasa kampanye hingga terpilih menjadi Presiden AS ke-45, Trump mengaku dirinya sebagai “sahabat sejati” Israel dan bahkan berjanji akan megakui Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut. Usai memenangi pemilu, bahkan muncul wacana Trump ingin memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut.
Padahal, selama ini, status Yerusalem menjadi pusat konflik Palestina dan Israel. Palestina ingin menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota negaranya di masa depan.
Sementara itu, Jerman dan komunitas internasional mengecam pembangunan ilegal Israel yang dianggap kian menghambat resolusi dua negara ini sejak lama.
Walaupun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengecam pendudukan ini, Tel Aviv nampaknya berkeras tetap memperluas permukiman tersebut.
Sejauh ini, Israel telah membangun 120 ribu permukiman di Tepi Barat yang ditempati setidaknya 350 ribu kaum Yahudi. Sementara itu, sekitar 200 ribu kaum Yahudi lainnya tinggal di Yerusalem Timur.
Israel bahkan baru-baru ini meloloskan undang-undang untuk melegalkan pembangunan sekitar 4.000 rumah di tanah pribadi yang dimiliki warga Palestina di Tepi Barat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK