Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia berencana mendeportasi setidaknya 50 warga Korea Utara yang memiliki visa dan izin tinggal kadaluarsa meski pemerintah tengah menerapkan larangan keluar negeri bagi warga negara komunis itu.
Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menuturkan, pemerintahnya akan tetap mendeportasi 50 warga Korut yang diketahui tinggal untuk bekerja di Sarawak. Wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan ini dikenal dengan industri tambang batu baranya yang kerap mempekerjakan tenaga asing.
"Kami akan mengirimkan pekerja Korut di Sarawak kembali ke Pyongyang karena mereka tinggal melampaui batas waktu izin tinggal. Mereka akan dideportasi sesegera mungkin," ungkap Ahmad Zahid seperti dikutip
AFP, Selasa (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Ahmad Zahid tak menjelaskan berapa banyak warga Korut yang ada di Malaysia. Berdasarkan data, sekitar 100 ribu warga Korut bekerja di luar negeri.
Kebijakan Malaysia untuk melarang warga Korea Utara pergi ke luar negeri diambil membalas keputusan serupa yang lebih dulu diambil Pyongyang.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut aksi Korut sebagai "penyanderaan" dan hubungan kedua negara semakin memanas. Masalah ini muncul sebagai buntut perseteruan akibat kasus pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un yang tewas 13 Februari lalu di Bandara Kuala Lumpur.
Krisis diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang mencuat sejak Korut menuding Malaysia menggunakan kasus pembunuhan Jong-nam untuk mencoreng rezim pemerintahnya.
Pyongyang berulang kali mendesak Malaysia untuk mengembalikan jenazah Jong-nam dan menolak penyelidikan dilakukan langsung oleh otoritas setempat. Negeri Jiran berkeras tak mau mengembalikan jasad Jong-nam sampai anggota keluarga mengidentifikasi jenazah dan memberikan sampel DNA.
Sebelum pembunuhan terjadi, Pyongyang menganggap Kuala Lumpur sebagai salah satu rekanannya selain China.
Namun, seiring dengan perkembangan polemik ini, Malaysia menghentikan kerja samanya, termasuk kesepakatan bebas-visa antara kedua negara.