Dikecam Internasional, 'Kudeta' Venezuela Berakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung Venezuela akhirnya membatalkan pengambilalihan kewenangan legislatif dari dewan legislasi, setelah pemerintah menerima kecaman internasional dan banyak protes di dalam negeri.

"Kontroversi ini berakhir," kata Presiden Nicolas Maduro beberapa saat setelah tengah malam, di hadapan komite yang khusus dibentuk untuk membahas keamanan negara, Senin (4/3).

Komite tersebut memerintahkan MA untuk menimbang kembali keputusan yang secara efektif menepikan dewan legislasi bermayoritas oposisi itu. Dengan memberi kewenangan kepada MA yang pro-pemerintah, Partai Sosialis yang berkuasa pun dituding ingin menjadi diktator.

Lihat juga: Peru Imbau Semua Negara Tarik Dubes dari Venezuela

Sidang komite tersebut menghapus dua putusan kontroversial yang dipermasalahkan. Presiden Komite Maikel Moreno, ditemui perwakilan negara asing dan wartawan untuk dimintai penjelasan terkait keputusan ini, berkeras mengatakan pemerintah tidak pernah berniat untuk melucuti kewenangan para legislator.


Maduro, yang bahkan sempat diprotes oleh jajaran pemerintahannya sendiri soal langkah ini, mencoba untuk menjelaskan perkembangan ini sebagai seorang pemimpin negara yang berhasil menyelesaikan konflik kekuasaan di atasnya. Namun, oposisi mengatakan sang Presiden hanya berpura-pura.

"Anda tidak bisa berpura-pura seolah baru saja menormalisasi negara setelah melakukan kudeta," kata Julio Borges, Ketua Dewan Nasional, badan legislasi Venezuela.

Lihat juga: Venezuela Mencekam, Tingkat Pembunuhan Naik 33 Persen

Borges secara terbuka menolak putusan pengadilan yang melucuti kewenangannya dan menolak untuk menghadiri komite keamanan, semalam. Padahal, komite tersebut terdiri atas para pemimpin institusi besar di negara.

Dia memimpin pertemuan Dewan Nasional di ruang terbuka di Caracas Square, akhir pekan kemarin.

Setelah menyerang sejumlah langkah kongres sejak oposisi memperoleh kekuasaan pada 2015, MA mengambil langkah lebih jauh lewat putusannya, Rabu pekan lalu. Pengadilan tertinggi Venezuela ini menyatakan mengambil alih kewenangan legislatif karena para legislator "menghina" hukum.

Gas Air Mata dan Semprotan Merica

Puluhan penentang pemerintah telah ditahan selama masa kepemimpinan empat tahun Maduro dan Dewan Nasional pun sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan dalam praktiknya. Namun, langkah perebutan kewenangan ini dinilai sebagai salah satu langkah anti-demokrasi yang paling blak-blakan.

Langkah ini membangkitkan koalisi oposisi yang sudah terpecah dan lelah. Bahkan, Maduro pun mendapatkan aliran kecaman dari dunia internasional, kekhawatiran PBB dan Uni Eropa, serta Amerika Serikat ditambah negara-negara tetangga lainnya.

Tindakan plin-plan MA ini bisa jadi meredakan protes yang berlangsung, tapi oposisi Maduro di dalam dan luar negeri akan mencari cara untuk mempertahankan tekanannya. Mereka marah otoritas menggagalkan upaya menggelar referendum penarikan Maduro tahun lalu dan menunda pemilu lokal yang dijadwalkan digelar pada 2016.

Lihat juga: Tentara Diminta Bertindak Hadapi 'Kudeta' Venezuela

Kini, meyakini Partai Sosialis bakal kalah, mereka meminta pemilu presiden tahun depan dipercepat dan pemilu lokal yang tertunda untuk digelar.

Ratusan pendukung oposisi turun ke jalan di Caracas, akhir pekan lalu. Polisi menggunakan gas air mata sementara warga menabuh panci dan katel untuk memberikan dukungan terhadap para pedemo.

Salah satu legislator oposisi mengatakan dirinya diserang tiga kali oleh polisi menggunakan semprotan merica. "Kekerasan yang mereka lakukan tidak akan menghentikan kami," kata Miguel Pizzaro dari Partai Keadilan Utama, dikutip Reuters.