Rakyat Gelar Demo Akbar, Tentara Venezuela Siap 'Perang'

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengatakan tentara nasional bersumpah tetap setiap pada Presiden Nicolas Maduro, jelang demo akbar yang akan digelar masyarakat, Rabu (19/4) besok.

Penduduk Venezuela akan menggelar aksi protes besar-besaran yang bertujuan menggulingkan Maduro dari posisinya. Sebelumnya, selama dua minggu terakhir, masyarakat juga terus melakukan demonstrasi guna memprotes krisis ekonomi, sosial dan politik serta kriminalitas yang terus meningkat.

Militer menjadi benteng perlindungan Maduro dan hal itu dikonfirmasi Lopez.


“Tentara telah bersumpah setia pada Presiden,” tegas Lopez, Senin (17/4), dikutip dari AFP.

Lihat juga: Empat Remaja Tewas, Venezuela Makin Panas

Pengumuman itu disampaikan Lopez di depan ribuan tentara pro-Maduro yang akrab disebut ‘Militia Bolivarian’, di Istana Presiden.

Maduro menyebut bahwa dukungan dan kesetiaan pihak tentara tidak akan terbuang percuma.

“Kesetiaan dibalas dengan kesetiaan,” kata dia.

Rakyat Venezuela turun ke jalan setelah Maduro memerintahkan militer melakukan ‘Revolusi Bolivaria’ yang dulu digaungkan Hugo Chavez, pada 1999.

“Dari pagi pertama, kokok ayam pertama, Tentara Nasional Bolivaria akan berada di jalan-jalan dan menyerukan ‘Hidup Revolusi Bolivaria’,” sebut Maduro.

Lihat juga: Demo Ricuh, Polisi Tembak Mahasiswa di Venezuela

Dia menyebut milisi tersebut sebagai unit pertahanan Venezuela dari ‘agresi imperialis’ yang mengacu pada Amerika Serikat. Namun, hal tersebut langsung mendapat sanggahan dari pemimpin oposisi Henrique Capriles.

“Si Tua [Maduro] telah mengumumkan pemberian satu senapan bagi setiap anggota milisi. Dia sudah sangat putus asa,” cuit Capriles di Twitter.

“Venezuela tidak butuh lebih banyak senapan. Venezuela butuh obat dan makanan.”

Sejak 30 Maret, suasana di Venezuela terus memanas, terlebih ketika Maduro memperkuat kontrol lewat keputusan Mahkamah Agung, yang mementahkan kekuatan legislatif mayoritas oposisi.

Mahkamah Agung kemudian mundur setelah adanya kecaman internasional, tapi ketegangan semakin meningkat ketika pemerintah memberlakukan larangan politik bagi Capriles.

Aksi protes berkepanjangan itu membuat lima remaja terbunuh dan ratusan lainnya terluka, akibat bentrokan dengan petugas.