Jakarta, CNN Indonesia -- Norwegia berencana melarang penggunaan hijab atau jilbab dalam setiap kegiatan pendidikan di sekolah dan universitas.
Pemerintah minoritas Norwegia, sebuah koalisi politikus tengah-kanan yang tergabung dalam Partai Kemajuan Konservatif dan Populis, merasa yakin gagasan ini akan mendapat dukungan oposisi sehingga bisa dituangkan menjadi undang-undang.
"Kami memiliki semua alasan untuk yakin bahwa ini akan disetujui oleh parlemen," ujar Menteri Pendidikan Torbjoerm Roe Isaken, Selasa (13/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini dilakukan Norwegia tak lama setelah negara itu mengusulkan pembatasan penggunaan cadar dan jilbab yang menutupi seluruh wajah di tempat publik, mengikuti jejak Perancis, Belanda, Belgia, Bulgaria, dan Jerman yang memberlakukan aturan yang sama.
Norwegia akan mengadakan pemilihan umum pada 11 September mendatang. Negara Skandinavia itu akan menjadi negara pertama yang melarang penggunaan cadar baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.
"Pakaian yang menutup wajah seperti niqab dan cadar tidak dianggap di sekolah-sekolah Norwegia. kemampuan berkomunikasi adalah nilai dasar," ucap Menteri Imigrasi dan Integrasi Per Sandberg, seperti dikutip
The Independent.
Sandberg mengatakan, warga atau karyawan yang berkeras mengenakan jilbab akan berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Sementara itu, siswa yang melanggar aturan ini bisa dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi mereka.
Mei lalu, Austria juga telah menyetujui larangan penggunaan cadar dan burqa. Wanita yang mengenakan pakaian seperti itu bisa dikenakan sanksi berupa denda hingga US$167.
Larangan tersebut akan mulai berlaku Oktober mendatang. Mulai saat itu, seluruh perempuan Muslim di Austria dilarang mengunakan pakaian yang menutupi wajah di tempat umum seperti sekolah, universitas, pengadilan, dan tempat lainnya.