Jakarta, CNN Indonesia -- Saat berbicara di
Leaders' Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg Jerman, Jumat (7/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dua tema, yakni tentang perdagangan global dan pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan energi.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Jokowi menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030. Ia mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
"Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs," kata Jokowi dikutip melalui keterangan resmi, Sabtu (8/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam KTT G20, Widodo juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement.
Lebih lanjut, mantan Walikota Solo juga menyampaikan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim. Beberapa diantaranya adalah dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektare gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan
reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (
marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga 2025,” ujarnya.
Sementara dalam proses transisi energi, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Di akhir sambutannya, ia menegaskan agar negara-negara G20, tidak boleh mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Pertukaran Data AEoIUntuk tema 'perdagangan bebas dan pertumbuhan', satu fokus yg disampaikan oleh Jokowi adalah mengenai reformasi pajak.
Ia mengapresiasi upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi
Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi
Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi
Multilateral Instrument (MLI).
Menurutnya, seluruh negara yang terikat dengan kesepakatan AEoI harus memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.
"Indonesia baru menyelesaikan program
tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari US$366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri," ucap Jokowi.