Voting Venezuela Tewaskan 10 Orang, AS Janji Jatuhkan Sanksi
CNN Indonesia
Senin, 31 Jul 2017 13:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serkat mengecam keras pemungutan suara kontroversial pemerintah Venezuela yang digelar selama akhir pekan kemarin lantaran berakhir ricuh hingga menewaskan 10 orang.
Washington bahkan bersumpah akan menerapkan tindakan "keras dan tegas" terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
"AS mengecam pemilihan suara yang diberlakukan pada 30 Juli untuk membentuk Dewan Konstituen Nasional, yang dirancang untuk menggantikan Dewan Nasional yang dipilih rakyat secara sah. Pemungutan suara itu merusak hak rakyat Venezuela untuk menentukan nasib sendiri," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauer, melalui pernyataan pada Senin (31/7).
"AS akan terus mengambil tindakan tegas dan keras terhadap upaya pembentukan sistem otoritarianisme di Venezuela, termasuk mereka yang berpartisipasi dan terpilih dalam Dewan Konstituen Nasional--yang merupakan hasil pemungutan suara cacat," tambah Nauer.
Bentrokan berdarah terjadi selama pemungutan suara digelar di Venezuela hari Minggu kemarin. Ratusan pemrotes datang berhamburan ke tempat-tempat pemungutan suara, memaksa aparat keamanan melepaskan tembakan langsung hingga menewaskan 10 orang.
Sejumlah saksi mata menggambarkan para pasukan keamanan juga menembaki bangunan, selain orang-orang yang ada di ibukota.
Dua jenazah pria yang tertembak (usia 28 dan 39 tahun) ditemukan setelah unjuk rasa di negara bagian Merida. Sebeumnya, seorang pria 38 tahun ditemukan tewas setelah demonstrasi, Sabtu (29/7).
Pemimpin oposisi kaum muda, Ricardo Campos, 30, juga terbunuh saat melakukan protes menentang pemungutan suara itu.
Jaksa mengungkapkan Campos ditemukan tewas di kota Cumana, timur laut Venezuela dalam keadaan yang belum diselidiki.
Selain itu, sekretaris regional untuk partai oposisi, Henry Ramos Allup, juga dilaporkan tewas ditembak.
Gedung Putih menganggap, pemungutan suara ini merupakan upaya Presiden Maduro bisa kembali berkuasa menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 2018 mendatang.
"Presiden Maduro menelantarkan suara dan aspirasi rakyat. Kami mengutuk penggunaan kekerasan yang dilakukan pemerintah Venezuela terhadap warga yang tengah menjalankan hak berekspresi, berpendapat, dan berkumpul mereka," kata Nauer.
"Kami mendesak Venezuela dan seluruh negara di belahan dunia mana pun untuk mengambil tindakan tegas dan bertanggung jawab untuk tidak melemahkan nilai demokrasi dan HAM, menolak penindasan, kekerasan, dan praktik korupsi," tuturnya, seperti dikutip AFP.
Washington bahkan bersumpah akan menerapkan tindakan "keras dan tegas" terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
"AS mengecam pemilihan suara yang diberlakukan pada 30 Juli untuk membentuk Dewan Konstituen Nasional, yang dirancang untuk menggantikan Dewan Nasional yang dipilih rakyat secara sah. Pemungutan suara itu merusak hak rakyat Venezuela untuk menentukan nasib sendiri," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauer, melalui pernyataan pada Senin (31/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bentrokan berdarah terjadi selama pemungutan suara digelar di Venezuela hari Minggu kemarin. Ratusan pemrotes datang berhamburan ke tempat-tempat pemungutan suara, memaksa aparat keamanan melepaskan tembakan langsung hingga menewaskan 10 orang.
Sejumlah saksi mata menggambarkan para pasukan keamanan juga menembaki bangunan, selain orang-orang yang ada di ibukota.
Dua jenazah pria yang tertembak (usia 28 dan 39 tahun) ditemukan setelah unjuk rasa di negara bagian Merida. Sebeumnya, seorang pria 38 tahun ditemukan tewas setelah demonstrasi, Sabtu (29/7).
Pemimpin oposisi kaum muda, Ricardo Campos, 30, juga terbunuh saat melakukan protes menentang pemungutan suara itu.
Jaksa mengungkapkan Campos ditemukan tewas di kota Cumana, timur laut Venezuela dalam keadaan yang belum diselidiki.
Selain itu, sekretaris regional untuk partai oposisi, Henry Ramos Allup, juga dilaporkan tewas ditembak.
Gedung Putih menganggap, pemungutan suara ini merupakan upaya Presiden Maduro bisa kembali berkuasa menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 2018 mendatang.
"Presiden Maduro menelantarkan suara dan aspirasi rakyat. Kami mengutuk penggunaan kekerasan yang dilakukan pemerintah Venezuela terhadap warga yang tengah menjalankan hak berekspresi, berpendapat, dan berkumpul mereka," kata Nauer.
"Kami mendesak Venezuela dan seluruh negara di belahan dunia mana pun untuk mengambil tindakan tegas dan bertanggung jawab untuk tidak melemahkan nilai demokrasi dan HAM, menolak penindasan, kekerasan, dan praktik korupsi," tuturnya, seperti dikutip AFP.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK