PBB Sebut Rohingya jadi Korban Pemusnahan Etnis

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Senin, 11/09/2017 22:43 WIB
PBB Sebut Rohingya jadi Korban Pemusnahan Etnis Ilustrasi pengungsi Rohihngya. (AFP Photo/KM Asad)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein mengecam "serangan sistematis" aparat keamanan Myanmar yang menunjukkan ciri-ciri upaya pemusnahan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya.

"Karena Myanmar menolak memberikan akses terhadap tim penyelidik HAM, situasi saat ini belum bisa dinilai sepenuhnya. Namun, tampaknya situasi di sana sangat sesuai dengan ciri-ciri pemusnahan etnis," kata Zeid, Senin (11/9).

Rohingya telah lama mendapat diskriminasi hingga penyiksaan di Myanmar. Selama ini, etnis yang dianggap sebagai imigran gelap asal Bangladesh itu tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.


Kekerasan terbaru antara aparat militer dan Muslim Rohingya kembali pecah di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus lalu dan diperkirakan telah memakan korban jiwa sedikitnya 1.000 orang, terutama Rohingya.

Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia juga memaksa sekitar 300 ribu lainnya mengungsi keluar Myanmar.

Di saat yang sama, puluhan ribu warga lainnya diyakini tertahan di wilayah bentrokan di Rakhine selama lebih dari dua minggu tanpa makanan dan tempat berlindung.
Gelombang kekerasan terbaru, menurut pemerintah, berawal dari serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan alias ARSA pada 25 Agustus. Insiden itu direspons dengan operasi pembersihan oleh militer Myanmar yang justru disertai pembantaian.

"Operasi [militer] jelas tidak proporsional dan tidak memperhatikan prinsip dasar hukum internasional," kata Zeid.

"Kami telah menerima banyak laporan dan gambar dari satelit tentang pasukan keamanan dan militan membakar desa Rohingya. Selain itu kami juga dapat laporan pembunuhan ilegal secara konsisten, termasuk penembakkan warga sipil yang melarikan diri di sana."

Akibat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, negara yang dipimpin secara de facto oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ini dihujani kritikan hingga kecaman karena dianggap gagal melindungi HAM.
PBB pun meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan yang terjadi di Rakhine.

"Kami meminta pemerintah mengakhiri operasi militernya yang kejam dan meminta pertanggungjawaban atas seluruh pelanggaran yang telah terjadi. Kami juga meminta Myanmar merubah pola diskriminasi yang selama ini diterapkan terhadap populasi Rohingya," kata Zeid.

Dia bahkan mendesak Myanmar untuk berhenti berpura-pura menyalahkan warga Rohingya yang diklaim membakar rumah mereka sendiri dan menimbulkan bentrokan.

"Penyangkalan terhadap kenyataan ini benar-benar merusak reputasi pemerintah [Myanmar] di mata internasional," ucap Zeid menambahkan seperi dikutip AFP.