Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta pemerintah Myanmar terus mengembangkan upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, di mana bentrokan antara militer dan Rohingya terus berkecamuk.
Permintaan itu diutarakan Retno saat bertemu dengan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Ei Ei Khin Aye, di Gedung Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (12/9) sore.
"Kita ingin ada kemajuan lain yang ditunjukkan kepada masyarakat internasional sehingga kita semua tahu bahwa ada kemajuan yang terus dilakukan myanmar," ucap Retno setelah pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan apresiasi karena pemerintah Myanmar sudah menunjukkan perkembangan dengan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi organisasi internasional dan sejumlah negara lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi pagi saya hubungi Menlu Myanmar dan beliau mengonfirmasi bahwa pintu sudah terbuka bagi bantuan dari organisasi dan negara lain. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) juga sudah konfirmasi bahwa kesepakatan penyaluran bantuan sudah ada," tuturnya.
Krisis kemanusiaan di Rakhine kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata Rohingya pecah pada 25 Agustus lalu hingga menewaskan 1.000 orang.
Meski akses kemanusiaan sudah dibuka, pemerintah masih enggan memberikan jalan masuk bagi tim pencari fakta PBB yang ingin menyelidiki dan memverivikasi dugaan pelanggaran HAM di negara itu.
PBB bahkan sempat mengutarakan keinginannya untuk meminta bantuan Indonesia supaya timnya bisa masuk ke Rakhine. Sebab, selama ini Indonesia dianggap menjadi negara yang paling dipercaya Myanmar dalam penyelesaian krisis ini.
Menlu Retno bahkan menjadi perwakilan negara asing pertama yang diterima otoritas Myanmar saat berkunjung ke Naypyidaw beberapa waltu lalu.
Ketika ditanyai pembahasan akses tim pencari fakta PBB saat bertemu dengan Dubes Myanmar, Retno enggan menjawab.
(has)