Bangladesh Larang Penjualan Kartu SIM Ponsel untuk Rohingya

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Senin, 25/09/2017 10:20 WIB
Bangladesh Larang Penjualan Kartu SIM Ponsel untuk Rohingya Sejak bentrokan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu, sekitar 430 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh, sementara negara itu tak mau menerima pengungsi lagi. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bangladesh melarang perusahaan telekomunikasi menjual kartu SIM ponsel kepada pengungsi Rohingya atas alasan keamanan.

"Sekarang ini, mereka [Rohingya] tidak bisa membeli kartu SIM," ujar seorang pejabat di Kementerian Telekomunikasi Bangladesh, Enayet Hossain.

Menteri Telekomunikasi Junior Bangladesh, Tarana Halim, menegaskan bahwa keputusan ini diambil hanya karena alasan keamanan.


"Kami mengambil langkah ini [menerima Rohingya] atas alasan kemanusiaan, tapi di waktu bersamaan, keamanan kami juga tak bisa dikompromikan," ujar Halim tanpa menjabarkan lebih lanjut.
Sejumlah otoritas telekomunikasi Bangladesh kemudian mengatakan, larangan ini akan dicabut setelah kartu identitas biometrik para pendatang baru itu dirilis.

Sebagaimana dilansir Straits Times, selama ini Bangladesh memang juga melarang warganya sendiri yang tidak memiliki kartu identitas membeli kartu SIM.

Aturan ini diberlakukan di tengah melonjaknya gelombang pengungsi Rohingya ke Bangladesh sejak bentrokan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Sejak saat itu, sekitar 430 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh, sementara negara itu tak mau menerima pengungsi lagi. Bangladesh menyatakan, mereka sudah menampung banyak pengungsi Rohingya akibat aksi kekerasan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya yang mendirikan tenda-tenda tambahan sendiri di sekitar kamp penampungan di Cox's Bazar, Bangladesh.

Sejumlah Rohingya lainnya bahkan rela hidup di hutan belantara di sekitar Cox's Bazar demi menghindari kekerasan militer di Myanmar.

Namun, mereka pun kerap diusir oleh militer Bangladesh yang mendapatkan mandat dari pemerintahnya untuk mencegah pergerakan Rohingya ke kota lainnya.