Retno: Myanmar Buka Akses Diplomatik ke Rakhine

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Senin, 25/09/2017 13:17 WIB
Retno: Myanmar Buka Akses Diplomatik ke Rakhine Pemerintah Myanmar disebut telah membuka akses diplomatik ke Rakhine. (Reuters/Danish Siddiqui)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut pemerintah Myanmar membuka akses bagi seluruh perwakilan negara asing ke wilayah-wilayah terdampak krisis kemanusiaan, khususnya Rakhine.

Hal tersebut diungkapkan Retno usai mendengar paparan delegasi Myanmar terkait perkembangan krisis Rakhine dalam pertemuan informal antar-menlu ASEAN di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Yang terbaru dari Myanmar itu tanggal 28 September nanti, menurut rencana, mereka akan membuka diplomatic visit (kunjungan diplomatik) ke wilayah-wilayah terdampak krisis. Itu dibuka bagi seluruh dubes asing yang ada di Yangoon," ucap Retno melalui video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (25/9).

Pembukaan akses diplomatik ke wilayah krisis ini dilakukan di tengah desakan masyarakat internasional kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik yang terus menerpa etnis minoritas di sana, khususnya Rohingya.

Meski akses bantuan kemanusiaan telah berangsur-angsur dibuka oleh pemerintah Myanmar, sejumlah organisasi internasional dan perwakilan asing mengaku masih kesulitan menjangkau daerah pusat konflik seperti Rakhine.

Kunjungan diplomatik ini diharapkan bisa membuat pemerintah Myanmar semakin terbuka dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di negara bagian tersebut.
Sebab, kata Retno, Myanmar mesti terus menunjukkan kepada masyarakat internasional bagaimana perkembangan dan kemajuan terkait penyelesaian krisis yang diperkirakan telah memakan korban lebih dari 1.000 jiwa itu.

"Dan kita akan tunggu hasil diplomatic visit tersebut seperti apa," kata Retno.
Menlu Retno Marsudi menyebut Myanmar membuka akses diplomatik ke Rakhine.Menlu Retno Marsudi menyebut Myanmar membuka akses diplomatik ke Rakhine. (Dok. Kementerian Luar Negeri)
Retno mengatakan dalam pertemuan informal itu seluruh menlu negara ASEAN terfokus membahas perkembangan krisis di Rakhine.

Di sisi lain, delegasi Myanmar memaparkan perkembangan situasi di Rakhine termasuk pendistribusian sejumlah bantuan yang telah dikirimkan beberapa negara dan organisasi internasional.
Di akhir pertemuan, kata Retno, para menlu sepakat mengeluarkan pernyataan mengenai krisis dan situasi di wilayah itu.

"Ini merupakan satu hal yang cukup luar biasa karena dalam pertemuan informal ASEAN biasanya kami tidak menghasilkan output apa-apa. Tapi karena ada situasi khusus, kami sepakat keluarkan chairman statement mengenai krisis di Rakhine," ujar Retno.

Meski begitu, dalam pernyataan tersebut, ASEAN tidak menyebut langsung etnis Rohingya sebagai yang paling terdampak krisis.

Dalam pernyataannya, ASEAN hanya mengungkapkan "kecaman terhadap segala bentuk kekerasan di Rakhine yang telah menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dan lonjakan pengungsi dalam jumlah yang besar."