Myanmar Siap Pulangkan Pengungsi Rohingya dari Bangladesh

Jakarta, CNN Indonesia -- Myanmar mengatakan prioritas utama pemerintah saat ini adalah memulangkan ratusan ribu orang Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh sejak krisis kemanusiaan kembali mencuat di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus lalu.

Pernyataan itu diutarakan Menteri Sosial dan Pemukiman Kembali Myanmar, Win Myat Aye, kepada Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi (UNHCR).

"Prioritas kami selanjutnya adalah mengembalikan para pengungsi yang telah lari ke Bangladesh. Proses repatriasi bisa dimulai kapan saja bagi mereka yang ingin kembali ke Myanmar," kata Aye, Selasa (3/10).

Awal pekan ini, Bangladesh dan Myanmar juga sepakat membentuk kelompok kerja yang akan merencankanan proses pemulangan pengungsi Rohingya.

"Verifikasi pengungsi akan didasarkan pada kesepakatan Myanmar dan Bangladesh pada 1993 lalu. Bagi mereka yang telah diverifikasi sebagai pengungsi akan diterima kembali dengan jaminan keamanan dan tanpa masalah," katanya.

Lihat juga: Suu Kyi Persilakan Warga Rohingya Kembali ke Myanmar

Meski demikian, banyak pengungsi Rohingya merasa tidak akan lolos verifikasi karena khawatir tak dapat memberikan dokumen-dokumen yang bisa membuktikan bahwa mereka berhak kembali ke Myanmar.

Hingga kini, etnis minoritas yang dinilai PBB paling teraniaya itu tidak dianggap sebagai warga Myanmar karena Rohingya tidak masuk dalam kategori etnis resmi berdasarkan hukum kewarganegaraan 1983.

Selama ini, sekitar 1,1 juta Rohinya yang mayoritas berdomisili di Rakhine dianggap sebagai imigran ilegal asal Benggala.

Sementara itu, situasi di Rakhine juga masih dipertanyakan. Meski Myanmar mengaku sudah membuka akses bantuan kemanusiaan, sejumlah organisasi internasional mengklaim masih sulit menembus Rakhine.

[Gambas:Video CNN]

Masyarakat internasional pun mendesak Myanmar untuk membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dan meminta pemerintah mulai melakukan upaya penyelesaian krisis secara inklusif.

Menanggapi hal ini, Aye mengatakan bahwa untuk menangani situasi kemanusiaan juga membutuhkan "pertimbangan dari sudut keamanan dan politik."

"Meski situasi keamanan di wilayah bencana sudah membaik dan tidak ada bentrokan lagi sejak 5 September, banyak yang harus dilakukan untuk mengonsolidasikan stabilitas di kawasan itu," ujar Aye, sebagaimana dikutip Reuters.

Melanjutkan pernyataannya, Aye berkata, "Memberikan perlakuan istimewa kepada suatu kelompok masyarakat dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan atau advokasi media bisa memperburuk sentimen dari golongan lain terhadap kelompok itu."