Kewarganegaraan Ganda, Wakil PM Australia Tak Sah di Parlemen
CNN Indonesia
Sabtu, 28 Okt 2017 03:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce dikeluarkan dari Parlemen karena berstatus kewarganegaraan ganda. Akibatnya, posisi Partai Konservatif di pemerintahan kini berada dalam bahaya.
Joyce merupakan satu dari beberapa pejabat pemerintah lainnya yang diputuskan tidak memenuhi syarat sebagai pejabat publik oleh Pengadilan Tinggi Canberra pada Jumat (27/10).
Meski lahir 50 tahun lalu di di Australia, Joyce dilaporkan turut memiliki status kewarganegaraan Selandia Baru karena ayahnya lahir di negara itu.
Hukum Selandia Baru menganut dua sistem kewarganegaraan yakni ius sanguinis atau berdasarkan keturunan; dan ius soli alias berdasarkan tempat kelahiran.
Sementara konstitusi Australia tidak mengizinkan seorang individu berkebangsaan asing menjabat sebagai pejabat pemerintahan.
Selama ini, Joyce mengaku tidak menyadari dirinya memegang status kewarganegaraan selain Australia.
Dia menyebut status kewarganegaraan Selandia Baru yang saat ini dipermasalahkan telah lama dilepaskan sejak keluarganya hijrah ke Australia setengah abad lalu.
“Keputusan ini sangat sulit. Saya tidak percaya bahwa saya mempunyai status kewarganegaraan selain Australia,” ucap Joyce kepada wartawan setelah putusan pengadilan keluar, dikutip The Guardian.
Selain Joyce, anggota kamar atas parlemen dari Partai Nasional, Fiona Nash; Larissa Waters dari Partai Hijau; dan Scott Ludlam serta Malcolm Roberts dari Partai Satu Bangsa; juga dicopot dari masing-masing jabatan karena alasan yang sama.
Peristiwa ini memaksa parlemen menggelar pemungutan suara internal untuk mencari pengganti para pejabat yang dicopot.
Hal itu dianggap membahayakan pemerintahan Turnbull yang sebelumnya hanya punya satu kursi lebih banyak dibandingkan oposisi. Jika pihak lawan menempati kursi yang ditinggalkan Joyce, maka Partai Konservatif tidak lagi mempunyai mayoritas suara di Parlemen.
Menanggapi hal ini, salah seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anthony Albanese, mengatakan Turnbull dan Joyce telah dipermalukan keputusan pengadilan.
Albanese mendukung pencopotan Joyce dan mendorong segera dilakukan pemilu untuk memilih pengganti Joyce.
“Sangat tidak bijaksana bahwa [Joyce] terus duduk sebagai wakil perdana menteri,” katanya.
Joyce merupakan satu dari beberapa pejabat pemerintah lainnya yang diputuskan tidak memenuhi syarat sebagai pejabat publik oleh Pengadilan Tinggi Canberra pada Jumat (27/10).
Meski lahir 50 tahun lalu di di Australia, Joyce dilaporkan turut memiliki status kewarganegaraan Selandia Baru karena ayahnya lahir di negara itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara konstitusi Australia tidak mengizinkan seorang individu berkebangsaan asing menjabat sebagai pejabat pemerintahan.
Selama ini, Joyce mengaku tidak menyadari dirinya memegang status kewarganegaraan selain Australia.
“Keputusan ini sangat sulit. Saya tidak percaya bahwa saya mempunyai status kewarganegaraan selain Australia,” ucap Joyce kepada wartawan setelah putusan pengadilan keluar, dikutip The Guardian.
Selain Joyce, anggota kamar atas parlemen dari Partai Nasional, Fiona Nash; Larissa Waters dari Partai Hijau; dan Scott Ludlam serta Malcolm Roberts dari Partai Satu Bangsa; juga dicopot dari masing-masing jabatan karena alasan yang sama.
Peristiwa ini memaksa parlemen menggelar pemungutan suara internal untuk mencari pengganti para pejabat yang dicopot.
Menanggapi hal ini, salah seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anthony Albanese, mengatakan Turnbull dan Joyce telah dipermalukan keputusan pengadilan.
Albanese mendukung pencopotan Joyce dan mendorong segera dilakukan pemilu untuk memilih pengganti Joyce.
“Sangat tidak bijaksana bahwa [Joyce] terus duduk sebagai wakil perdana menteri,” katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK