Usai Pesta Merdeka, Catalonia Ada di Bawah Belenggu Spanyol
CNN Indonesia
Sabtu, 28 Okt 2017 13:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Catalonia memulai hari ini, Sabtu (28/10), di bawah kendali langsung dari Madrid setelah Perdana Menteri Spanyol mengambil langkah drastis menghentikan langkah pemisahan wilayah otonom itu. Pemerintah pusat memecat para pemimpin daerah dan membubarkan parlemen regional Catalan hanya beberapa jam setelah mendeklarasikan kemerdekaan.
Dalam eskalasi dramatis krisis politis yang telah memicu kekhawatiran di Eropa dan mengguncang seluruh penjuru Spanyol, PM Mariano Rajoy juga memutuskan akan menggelar pemilihan umum sela Catalan pada 21 Desember yang akan datang untuk "mengembalikan normalitas" di wilayah yang sedang dilanda kekisruhan tersebut.
Akhir pekan ini, semua mata akan menyaksikan apakah para eksekutif separatis Catalonia mau dengan suka rela mengundurkan diri dan apakah para pendukung kemerdekaan bakal melaksanakan ancamannya untuk menggelar resistensi damai atas pengambilalihan yang dilakukan Madrid.
Di ibu kota Spanyol, demonstran berencana turun ke jalan hari ini untuk menentang deklarasi kemerdekaan Catalonia, yang meski tidak kuat secara hukum tapi tetap menimbulkan perpecahan.
Pada Jumat di Barcelona dan kota-kota Catalan lainnya, ribuan orang merayakan mosi kemerdekaan yang diloloskan parlemen regional dengan perbandingan 70 banding 10. Dua suara menyatakan absen sementara sisanya, dari 135 anggota dewan, meninggalkan ruangan dalam rangka protes.
Demonstran di Barcelona bersuka cita dan berteriak "Merdeka!" saat hasil pemungutan suara diumumkan, sementara anggota parlemen separatis bersorak, bertepuk tangan dan berpelukan sebelum menangis diiringi lagu kebangsaan Catalan.
Namun, pihak lain dengan murung meninjau hasil pemungutan suara yang dipandang sangat merusak dan ilegal ini.
"Mereka melupakan masyarakat, mayoritas," kata Josep Reina, seorang pedagang berusia 34 tahun yang dikutip AFP.
[Gambas:Video CNN]
Potensi Kerusuhan
Langkah untuk mengambil alih kekuasaan Catalan kemungkinan besar bakal memicu kemarahan di kawasan berpenduduk 7,5 juta orang yang selama ini menikmati otonomi, dengan kendali penuh terkait edukasi, layanan kesehatan dan kepolisian.
Ini adalah kali pertamanya pemerintah pusat membatasi otonomi daerah sejak masa kekuasaan represif diktator Francisco Franco pada 1935-1975.
Para pendukung kemerdekaan telah memperingatkan bahwa mereka akan menentang langkah sementara yang diimplementasikan di bawah Pasal 155 konstitusi itu. Dasar hukum tersebut memungkinkan pemerintah pusat untuk mengambil alih kekuasaan otonomi daerah yang melanggar hukum.
"Kami tidak akan mematuhi sikap otoriter Rajoy maupun Pasal 155," kata partai ekstrem-kiri CUP, sekutu Presiden Catalan Carles Puigdemont, melalui Twitter.
Resistensi bisa jadi dilakukan melalui protes di jalanan atau mogok kerja, semuanya sudah terjadi sejak 1 Oktober ketika referendum yang dianggap ilegal dinodai kekerasan oleh polisi karena diperintahkan pemerintah pusat.
Para pemimpin Catalan mempertahankan referendum yang tak berdasar hukum dan dilarang oleh Mahkamah Konstitusi itu, menyatakan 90 persen suara menyatakan "Ya" meski hanya ada 43 persen pemilih terdaftar yang menyampaikan suaranya.
Federico Santi, analis politik Eropa di Eurasia Group, memperingatkan kemungkinan "bentrokan lebih serius antara polisi nasional dan pegiat pro-kemerdekaan," mengamini kekhawatiran yang memang sudah menyebar luas selama ini.
Berbicara setelah parlemen menyatakan kemerdekaan, Puigdemont mengimbau para aktivis untuk "mempertahankan momentum" secara damai.
Langkah lain yang diadopsi pemerintah di antaranya pemecatan direktur polisi regional Catalan dan perwakilan pemerintah Catalan di Madrid dan Brusseles.
Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria berencana untuk bertemu para menteri yang kemungkinan akan mengambil alih kementerian regional Catalonia.
Pemerintah Spanyol telah menerima dukungan luar biasa dari para sekutunya di Eropa dan Amerika Serikat.
Uni Eropa memang sedang khawatir akan perkembangan sentimen nasionalisme dan semangat memisahkan diri setelah Inggris memutuskan akan keluar dari blok benua biru.
Presiden Uni Eropa Donald Tusk berkeras Madrid "masih menjadi satu-satunya teman bicara kami" di Spanyol.
Namun, ia juga mengimbau Madrid menahan diri. "Saya harap pemerintah Spanyol lebih memilih kekuatan argumen ketimbangan argumen kekuatan."
Dalam eskalasi dramatis krisis politis yang telah memicu kekhawatiran di Eropa dan mengguncang seluruh penjuru Spanyol, PM Mariano Rajoy juga memutuskan akan menggelar pemilihan umum sela Catalan pada 21 Desember yang akan datang untuk "mengembalikan normalitas" di wilayah yang sedang dilanda kekisruhan tersebut.
Akhir pekan ini, semua mata akan menyaksikan apakah para eksekutif separatis Catalonia mau dengan suka rela mengundurkan diri dan apakah para pendukung kemerdekaan bakal melaksanakan ancamannya untuk menggelar resistensi damai atas pengambilalihan yang dilakukan Madrid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Jumat di Barcelona dan kota-kota Catalan lainnya, ribuan orang merayakan mosi kemerdekaan yang diloloskan parlemen regional dengan perbandingan 70 banding 10. Dua suara menyatakan absen sementara sisanya, dari 135 anggota dewan, meninggalkan ruangan dalam rangka protes.
Demonstran di Barcelona bersuka cita dan berteriak "Merdeka!" saat hasil pemungutan suara diumumkan, sementara anggota parlemen separatis bersorak, bertepuk tangan dan berpelukan sebelum menangis diiringi lagu kebangsaan Catalan.
"Mereka melupakan masyarakat, mayoritas," kata Josep Reina, seorang pedagang berusia 34 tahun yang dikutip AFP.
[Gambas:Video CNN]
Potensi Kerusuhan
Langkah untuk mengambil alih kekuasaan Catalan kemungkinan besar bakal memicu kemarahan di kawasan berpenduduk 7,5 juta orang yang selama ini menikmati otonomi, dengan kendali penuh terkait edukasi, layanan kesehatan dan kepolisian.
Ini adalah kali pertamanya pemerintah pusat membatasi otonomi daerah sejak masa kekuasaan represif diktator Francisco Franco pada 1935-1975.
"Kami tidak akan mematuhi sikap otoriter Rajoy maupun Pasal 155," kata partai ekstrem-kiri CUP, sekutu Presiden Catalan Carles Puigdemont, melalui Twitter.
Resistensi bisa jadi dilakukan melalui protes di jalanan atau mogok kerja, semuanya sudah terjadi sejak 1 Oktober ketika referendum yang dianggap ilegal dinodai kekerasan oleh polisi karena diperintahkan pemerintah pusat.
Para pemimpin Catalan mempertahankan referendum yang tak berdasar hukum dan dilarang oleh Mahkamah Konstitusi itu, menyatakan 90 persen suara menyatakan "Ya" meski hanya ada 43 persen pemilih terdaftar yang menyampaikan suaranya.
Berbicara setelah parlemen menyatakan kemerdekaan, Puigdemont mengimbau para aktivis untuk "mempertahankan momentum" secara damai.
 Presiden Catalonia Carles Puigdemont. (Reuters/Albert Gea) |
Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria berencana untuk bertemu para menteri yang kemungkinan akan mengambil alih kementerian regional Catalonia.
Uni Eropa memang sedang khawatir akan perkembangan sentimen nasionalisme dan semangat memisahkan diri setelah Inggris memutuskan akan keluar dari blok benua biru.
Presiden Uni Eropa Donald Tusk berkeras Madrid "masih menjadi satu-satunya teman bicara kami" di Spanyol.
Namun, ia juga mengimbau Madrid menahan diri. "Saya harap pemerintah Spanyol lebih memilih kekuatan argumen ketimbangan argumen kekuatan."
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK