Acara Menlu Retno di Rakhine Batal karena Masalah Keamanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi batal menghadiri acara groundbreaking atau peresmian pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Rakhine, karena masalah keamanan.

Retno sedianya dijadwalkan menghadiri acara tersebut pada Minggu (19/11) di wilayah yang menjadi lokasi kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya itu.

"Mengingat acara groundbreaking berada di wilayah utara Rakhine State yang masih dipandang rawan, atas permintaan pemerintah Myanmar di saat akhir, Menlu RI yang awalnya dijadwalkan hadir pada acara groundbreaking tersebut batal hadir," bunyi pernyataan tertulis Kemlu RI.

Alasan permintaan itu adalah "pemerintah Myanmar tidak bisa memberikan pengamanan optimal sesuai standar untuk tamu resmi pemerintah setingkat menteri."

Saat ini, pasukan keamanan negara tersebut sedang difokuskan untuk mengamankan Konferensi Tingkat Menteri Asia-Eropa (ASEM) yang dihadiri oleh 53 perwakilan negara di Naypyidaw.

Akhirnya, acara groundbreaking dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi beserta Menteri urusan Rakhine State Myanmar, perwakilan Kementerian Kesehatan Myanmar, perwakilan MERC, perwakilan tokoh masyarakat setempat, tokoh masyarakat Buddha dan Islam serta ratusan warga lokal.

Lihat juga: Uni Eropa Ajak Suu Kyi Negosiasi soal Rohingya

"Rumah sakit ini adalah wujud kontribusi masyarakat Indonesia untuk masyarakat di Rakhine State. Rumah Sakit Indonesia akan menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh komunitas di Myaung Bwe secara inklusif, tidak memandang suku, agama dan latar belakang," kata Kemlu RI.

Selain itu, pembangunan rumah sakit juga dilakukan dengan menggunakan sumber daya materiil dan tenaga kerja setempat untuk membantu meningkatkan peluang ekonomi masyarakat lokal.

Rumah sakit itu didirikan di atas lahan seluas 12 ribu meter persegi dengan luas bangunan hingga 8.000 meter persegi, termasuk akomodasi staf kesehatan dan gedung utama rumah sakit. Rumah sakit dibangun dengan biaya sekitar US$1,8 juta hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan kontibusi berbagai unsur masyarakat.

Lihat juga: Menlu RI akan Resmikan Pembangunan RS Bantuan WNI di Rakhine

Proses pembangunan diperkirakan akan rampung pada pertengahan 2018 ini.

(aal)